Ketika Negara “Anti-Demokrasi” Membangun Diri

Coretan ini adalah potret kehidupan sosial sebuah negara yang, katanya, anti-demokrasi.

”Kapitalisme meninggalkan begitu banyak kejahatan kepada kita. Saya pikir, perjuangan terbesar kita adalah melawan kebiasaan buruk yang menindas kita,” inilah salah satu topik dalam pidato kemenangan Hugo Chavez, setelah Venezuela memilihnya sebagai presiden, 1998.

Menurut Chavez, kebiasaan buruk yang pertama-tama perlu dikebas adalah cara pandang tentang kepemilikan pribadi tanpa batas, cara pandang kapitalistik, terutama di lingkungan birokrasi. Sebab, menurutnya, pemahaman ini telah sangat mengakar dalam alam-pikir para pejabat. Ini bahaya bagi kehidupan sosial.

Chavez menjungkir-balikkan pemahaman tentang posisi uang negara dan cara mengalokasikannya. Sebelum era Chavez, pembangunan yang bersumber dari pos anggaran negara ditentukan elite birokrasi, sementara masyarakat hanya bisa menerima. Pola pandang ini diterapkan hampir di semua negara yang mengusung ”semangat demokrasi”, termasuk Indonesia. Lalu, kesan yang muncul adalah, uang itu seolah-olah dikuasai penuh oleh birokrat.

Cara pandang ini diputar-balikkan oleh Chavez. Ia merancang sebuah sistem pembangunan yang mengusung semangat komunal-partisipatif. Proyek pembangunan fisik tidak dilelang. Tidak melibatkan perusahaan konstruksi–yang jamaknya berperan sebagai rekanan pemerintah–secara langsung. Tidak. Chavez ingin rakyatnya membangun sendiri. Sebab, bagi Chavez, yang tahu kebutuhan rakyat adalah rakyat sendiri, bukan birokrat, apalagi rekanan partikelir. Perusahaan konstruksi dilibatkan, tapi tidak secara penuh.

Pada 2006, El Commandante menerbitkan peraturan yang menyeru pembentukan dewan komunitas kota-kota miskin di Venezuela. Dewan berisi 200-400 keluarga. Kala program diterapkan, total 20 ribu dewan komunitas terbentuk. Dewan inilah yang bertugas sebagai pelaksana pembangunan, didampingi kontraktor sebagai tim ahli yang telah ditunjuk pemerintah.

Dewan dibentuk warga sendiri, mereka kendalikan sendiri, bebas dari campur tangan birokrat atau legislator—yang biasanya justru membikin pembangunan jadi ruwet. Birokrat dan wakil rakyat hanya fasilitator. Hanya mediator. Eksekutornya langsung warga. Uang rakyat, ya, harus dikelola rakyat, begitu pikir Chavez. Ia ingin keluarga di kota-kota miskin bersatu. Ia ingin pembangunan dilaksanakan serempak dan bahu membahu.

Tiap dewan memiliki juru bicara, anggota eksekutif, keuangan, dan komite kontrol sosial, yang dipilih oleh masing-masing anggota dengan cara bermusyawarah. Dewan mengajukan usulan apa saja yang perlu mereka bangun di daerah mereka, dalam sidang umum yang diikuti oleh seluruh dewan komunitas di Venezuela. Dari musyawarah ini, prioritas pembangunan dipetakan, lalu ditetapkan. Kebutuhan antara satu dewan beda dengan dewan lainnya. Semua aspirasi diakomodir.

Begitu oke, dana tersalur langsung ke dewan. Besarnya tak sama, karena kebutuhan tiap komunitas juga tak serupa. Pelaksana pembangunan, ya, warga sendiri. Dananya mereka kelola langsung. Warga bekerja dibantu fasilitator pemerintah, biasanya ahli konstruksi dan akuntan publik, yang berperan sebagai mentor dan koordinator. Mereka ditunjuk pemerintah, dananya ditanggung negara, tak mengusik dana pembangunan yang sudah dialokasikan untuk warga.

Hasilnya efektif. Pembangunan lebih partisipatif. Warga terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas yang mereka butuhkan, seperti sekolah, pos pelayanan kesehatan, atau akses jalan. Selain untuk transparansi, metode ini juga bertujuan untuk membuka lapangan kerja. Struktur dan cara kerja dewan komunitas ini persis dengan perusahaan pada umumnya. Ada pembagian tugas secara administratif di dalamnya. Walhasil, pengangguran sukses dipangkas. Tingkat kepuasan publik melonjak. Masyarakat membangun dirinya sendiri.

Rakyat Venezuela menjalankan metode ini dengan gembira. Sejauh program berjalan, bau busuk penyelewengan tak pernah terendus. Suara sumbang tak pernah terselenting. Celah korupsi dipersempit, dan pada akhirnya akan menutup rapat dengan sendirinya. Birokrat bermental korup mati kutu.

Dewan komunitas yang telah membangun daerahnya wajib membentuk kelompok yang lebih besar, bersatu dengan dewan komunitas lain. Mereka bersatu membentuk dewan daerah, hingga akhirnya membentuk dewan nasional. Dengan bersatu, kapasitas dan kemampuan warga lebih besar. Dan karena itu mereka akan siap dilibatkan dalam proyek pembangunan yang jauh lebih besar. Berawal dari pembangunan tingkat lokal, naik ke regional, naik lagi ke nasional.

Dana masyarakat dikelola langsung oleh masyarakat. Sistem cerdas dibangun untuk itu. Birokrasi tak punya kuasa untuk mengambil keputusan teknis. Ruang gerak mereka dibatasi dalam ranah kebijakan, yang hanya berwenang menggodok regulasi yang mendukung penuh jalannya program tersebut. Penggodokan regulasi pun berlangsung terbuka, di mana perwakilan dewan komunitas dihadirkan sebagai saksi. Dengan sistem ini, Chavez bermaksud menampik kesan jika uang negara itu milik negara, yang hanya bisa dikendalikan segelintir elite birokrasi. Bukan. Uang itu milik rakyat dan harus dikelola oleh rakyat sendiri.

Dengan program ini, persatuan rakyat Venezuela dibangun. Dengan metode ini, Venezuela bangkit dari kemiskinan. Bangkit dengan cara yang menggembirakan.

Dan Amerika menyebut Venezuela sebagai negara anti-demokrasi.

El Commandante Hugo Chavez

*Dicuplik dari Hugo Chavez: Malaikat dari Selata

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s