Reformasi Ekonomi: Ganyang UU Liberal Melalui Parlemen!

…kami taburi gotong royong, roh, esensi bekerja sama, hidup bersama dan membantu satu sama lain. Campur semuanya dan hasilnya adalah Sosialisme Indonesia.

Ketentuan pasal 33 UUD 1945 berbunyi: “Barang yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Inilah amanat UUD ’45: sumber dari segala sumber hukum negeri ini. Jika mengingat pemerintah selalu bangga mendoktrin rakyatnya dengan jargon ”Indonesia adalah negara hukum” atau ”tegakkan hukum hingga langit runtuh”, maka sudah semestinya segala peraturan negeri ini bertumpu kepadanya.

Tapi, apa yang terjadi? Fondasi hukum yang susah-payah dibangun oleh pendiri negeri ini, dibangun dengan perjuangan, peluh, dan darah demi menjaga warisan kekayaan dan martabat negeri untuk anak-cucu, telah dikhianati, diinjak-injak, diludahi oleh sebagian anak-cucu sendiri.

Anak-cucu durhaka itu memandang warisan para pendahulu bukan untuk dilestarikan. Warisan mereka pandang bukan untuk diteruskan pada mata-rantai anak-cucu generasi berikutnya. Generasi kini adalah anak-cucu tak tahu diri: anak-turun berjiwa makelar liberal. Semangat broker itu–semangat menjual bangsa dan negeri sendiri—dengan penuh semangat dijabarkan dalam regulasi yang murtad dari asasnya.

1967-1994: Membuka Gerbang untuk Liberalisasi

Penjabaran konkret soal ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945 itu, hingga menjadi peraturan, tidak pernah ada sampai tahun 1967. Tapi, setelah 1967, –atau setelah Sukarno yang konsisten dengan kebijakan ekonomi sosialisnya dilengserkan—, terbit UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Terbitnya UU adalah tindak lanjut dari Konferensi Jenewa bulan Nopember 1967. Setelah ’pesta bagi-bagi kue’ itu…

Pasal 6 ayat (1) UU tersebut berbunyi: “Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:

  1. pelabuhan-pelabuhan;
  2. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
  3. telekomunikasi;
  4. pelayaran;
  5. penerbangan;
  6. air minum;
  7. kereta api umum;
  8. pembangkitan tenaga atom;
  9. mass media.

Jika menilik poin per poin di atas, maka, sumber daya alam yang dikandung bumi bukan termasuk ’yang menguasai hajat hidup orang banyak’. Maka itu, tak heran jika asing leluasa melahap sumber-sumber itu: minyak bumi, gas alam, batubara, emas, tembaga. Kandungan gizi negeri ini nyaris mutlak jatuh ke tangan mereka. Dan, hari ini, kita, rakyat Indonesia, hanya bisa gigit jari memandangi kekayaan alam anugerah Penguasa Alam itu disedot habis rampok-rampok koboi.

Setahun setelah penyusunan UU No 1/1967, terbitlah Undang-undang No 6/1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri. UU ini untuk ’menyempurnakan’ peraturan sebelumnya. Pasal 3 ayat (1) UU baru tersebut memungkinkan investor asing untuk ’lebih leluasa menjelajahi kekayaan Indonesia’.

UU mengizinkan asing menerobos cabang-cabang produksi yang pada UU sebelumnya tegas disebut ”menguasai hajat hidup orang banyak”. Memang, ada catatan, porsi modal asing tidak lebih dari 49%. Ada juga ketentuan bahwa porsi investor Indonesia yang 51% itu harus ditingkatkan menjadi 75% tidak lebih lambat dari tahun 1974. Namun, telahkah itu dilakukan? Jika melihat kondisi kekinian, kita bisa mengambil kesimpulan sendiri.

Dua puluh enam tahun setelah asing melahap sumber daya Indonesia dengan rakusnya, bertameng UU itu, terbit Peraturan Pemerintah No 20/1994. Peraturan ini membuka pintu makin lebar untuk mereka. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut membolehkan perusahaan asing melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta-api umum, pembangkitan tenaga atom dan mass media. Pasal 6 ayat (1) mengatakan: ”Saham peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian.”

Apa artinya? Artinya, asing atau swasta berhak memiliki total 95% saham perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak! Jadi, makin tahun, makin longgar saja aktivitas ekonomi liberal di Indonesia, yang dilegitimasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Keterbukaan-pintu bagi penjajah ekonomi itu berlangsung secara berangsur: dimulai dari pasal 6 ayat (1) UU No.1/1967 yang menyatakan bahwa perusahaan asing tidak boleh memasuki bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak beserta perinciannya; ‘dikoreksi’ UU No. 6/1968 pasal 3 ayat (1) secara implisit menyatakan asing boleh memiliki dan menguasai sampai 49%; sempat ’diredam’ UUNo. 4/1982 melarang asing sama sekali masuk di dalam bidang usaha pers; namun PP 20/1994 dengan enaknya mengatakan jika di dalam perusahaan yang saham Indonesianya adalah 5% sudah dianggap perusahaan Indonesia, yang dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak beserta perinciannya, termasuk media massa.

Menurut ekonom Indonesia, Kwik Kian Gie, dalam tulisannya ”Indonesia Menggugat Jilid II: Menjabarkan Pidato Proklamasi Calon Wakil Presiden Boediono” (2009), PP No. 20/1994 itu menentang UU No.1/1967, menentang UU No. 6/1968, menentang UU No. 4/1982, dan menentang jiwa pasal 33 UUD 1945. PP 20/1994 juga menentang UU No. 6/1968 pasal 6 yang berbunyi:

 ”Waktu berusaha bagi perusahaanasing, baik perusahaan baru maupun lama, dibatasi sebagai berikut:

  1. Dalam bidang perdagangan berakhir pada tanggal 31 Desember 1997;
  2. Dalam bidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember1997;
  3. Dalam bidang-bidang usaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.”

Nah, PP No. 20/1994 tidak menentukan batas waktu kapan asing bisa mendapatkan hingga 95% tersebut dan menyisakan 5% oleh Indonesia. Jadi, peraturan itu bersifat ’timeless’, bisa saja selamanya. Suka-suka ente, lah, Bro….

Yang menyakitkan dari kenyataan regulasi ini adalah diludahinya rumusan pasal 33 UUD 1945.

Infrastruktur Summit

Pada Januari 2005, digelarlah Infrastruktur Summit I di Hotel Shangrilla, Jakarta. Ketika itu Menko Perekonomian dijabat Aburizal Bakrie. Dalam majelis tersebut, Pak Menteri mengumumkan ‘kabar gembira’ untuk masyarakat bisnis dan korporasi dunia, bahwa Indonesia membuka pintunya lebar-lebar untuk investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Katanya, motif Indonesia dalam membuka lebar pintu itu adalah untuk memperoleh laba dalam bidang infrastruktur dan barang-barang publik lainnya. Kebijakan ekonomi Indonesia menjurus pada terbukanya hampir semua ’public goods and services’ bagi investor swasta, termasuk investor asing.

Dalam Infrastruktur Summit II, ketika Menko Perekonomiannya dijabat Boediono, pengumuman ARB itu diulangi lagi. Tapi, kali itu dipertegas lagi: bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan sedikitpun antara investor asing dan investor Indonesia. Lokal-asing sama saja. Pintu liberalisme ekonomi terbuka kian lebar.

Kebijakan dalam bidang infrastruktur dan ’public goods’ hanya akan ditangani oleh pemerintah jika tidak menguntungkan secara komersial bagi investor. Jadi, pemerintah hanya ‘tambal butuh’. Tapi, melalui reformasi sektoral, lambat laun semua barang publik dan infrastruktur akan dibikin menguntungkan secara komersial—yang dengan begitu bisa menarik swasta yang datang untuk mencari laba.

Apa arti kebijakan ini? Yaitu, rakyat Indonesia hanya dapat menikmati barang dan jasa publik setelah membayar harga yang memungkinkan investor swasta memperoleh laba dari objek yang dikerjakan. Sederhananya, ya, harus bayar mahal. Falsafah dasar pasal 33 UUD 1945 bahwa perlu ada barang dan jasa publik yang penyediaannya diadakan atas dasar gotong-royong, yaitu dibiayai oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuannya masing-masing melalui sistem perpajakan, lama-lama diperkecil. Semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Dengan demikian, secara perlahan-lahan bangsa Indonesia tidak akan dapat menikmati barang dan jasa publik dengan cuma-cuma di ’rumah’ mereka sendiri.

Apalagi nama yang pantas disematkan pada kebijakan semacam ini, jika bukan liberalisme primitif dan liar? Di seluruh dunia kita mengenal jaringan jalan raya bebas hambatan, yang sangat luas, yang digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Di Indonesia tidak begitu. Namanya saja “jalan tol”, yang secara implisit berarti, barang siapa ingin menggunakan jalan itu maka harus membayar tarif tol. Macet lagi.

UU No 25/2007: Menyempurnakan Liberalisasi Ekonomi

Kenyataan pahit hukum perekonomian di Indonesia itu diperpahit dengan terbitnya UU yang menggantikan semua perundangan dan peraturan dalam bidang penanaman modal: UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal. Secara legal-formal memang ’menggantikan’. Tapi, secara esensial, ’menggantikan’ yang dimaksud bukan ’mengubah arah kebijakan’, melainkan malah ’menyempurnakannya’.

 Butir-butir pokoknya adalah berikut:

  • Pasal 1 yang mendefinisikan “Ketentuan Umum” yang terdiri dari banyak ayat itu, intinya, menyatakan tidak ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri. Sami mawon.
  • Pasal 6 mengatakan: ”Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia…”
  • Pasal 7 menegaskan bahwa: ”Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.”
  • Pasal 8 ayat 3 mengatakan: ”Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing”, dilanjutkan dengan perincian tentang apa semua yang boleh ditransfer, yaitu 12 jenis, dari a sampai dengan l, namun praktis tidak ada butir yang menyebutkan ’tidak boleh ditransfer kembali kenegara asalnya’. Ada lubang peraturan menganga di sini. Potensi pemasukan dalam negeri bisa disedot ke luar dengan leluasa.
  • Pasal 12 mengatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali produksi senjata dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Hak atas tanah menjadi 95 tahun untuk Hak Guna Usaha, 80 tahun untuk Hak Guna Bangunan, dan 70 tahun untuk Hak Pakai. Soal kebijakan tanah ini, saya ingat aturan sewa lahan dalam era industri gula di Hindia Belanda di akhir abad 19 hingga awal abad 20. Ketika tanah rakyat dikuasai penuh oleh ’Oonderneming’ alias juragan perkebunan Belanda yang monopolistik.

Jika melihat keseluruhan rangkaian proses kebijakan tersebut, tampak bahwa sebuah garis kebijakan ekonomi telah diterapkan secara ’konsisten’ sejak tahun 1967. Peran pemerintah dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang termasuk dalam kebutuhan publik yang mendasar—atau barang dan jasa yang pengadaannya membutuhkan dana sangat besar, tetapi itu adalah kebutuhan pokok manusia–kian mengecil.

Kenapa bisa demikian? Kembali lagi pada prinsip persaingan ekonomi Adam Smith: sebab kebutuhan dana yang sangat besar itu sifatnya selalu monopolistik. Kepemilikan pribadi yang kuat akan menguasai semua sektor dan pasar.

Karena sifat monopolistik itu dipegang sepenuhnya oleh swasta, yang motifnya mencari laba. Dan sektor itu menguasai kehidupan publik, seperti penambangan minyak contohnya. Maka, rakyat yang sangat membutuhkannya harus membayar dengan harga yang tinggi –demi mencukupi ’standar’ laba yang menarik bagi investor. Karena itu, tak heran jika yang mampu menggunakan barang dan jasa publik hanyalah perusahaan-perusahaan besar dan perorangan yang tergolong kaya. Publik eksklusif. Sementara, publik dalam arti harfiah kian tersingkir, terengah-engah.

Kewajiban pemerintah untuk mengadakan barang dan jasa secara gotong-royong melalui instrumen pajak semakin dihilangkan. Pemerintah lepas tangan. Rakyat yang geragapan memenuhi kebutuhan hidupnya diumbar sendirian.

Banyak sekali barang dan jasa publik yang dijadikan obyek mencari laba, dan dalam berlomba mencari laba itu tidak ada lagi perbedaan antara investor asing dan investor Indonesia. Wacana itu disebarluaskan dengan pembentukan opini publik yang menyebutkan, jika dalam mekanisme pasar, liberalisasi, swastanisasi, dan globalisasi, nasionalisme dan patriotisme itu harus dimusnahkan. Pemangku kepentingan modal terus menerus meyakinkan elite negara-negara mangsa, bahwa nasionalisme dan patriotisme itu sangat ketinggalan zaman. ‘Orang modern’ harus memahami globalisasi yang merupakan ’the borderless world’ –dunia tanpa batas. Nasionalisme dan patriotisme, kata cukong-cukong pemerkosa sumber daya alam itu, bagaikan katak dalam tempurung, dengan wawasan ekonomi yang sangat sempit.

Bujukan itu berhasil merasuk ke dalam pikiran elite politik dan pemerintahan Tanah Air. Walhasil, kebijakan ekonomi yang tertuang dalam perundangan pun berdiri di kubu ekonomi liberal.

Revisi dan Reformasi Parlemen

Sampai kapan rakyat Indonesia harus menjadi sudra di istana sendiri? Sampai kapan elite politik dan pemerintahan itu menikmati pesta di atas airmata rakyatnya bertameng regulasi? Jawabannya sementara ini hanya satu: sampai aparatur negara, pengendali regulasi itu, mau sadar diri, atau disadarkan melalui reformasi parlemen.

Ya, reformasi parlemen. Cara seperti yang dianjurkan salah satu cabang sosialisme yang longgar: sosialisme revisionisme dan reformisme yang digagas Eduard Bernstein. Disebut ’revisionisme’ karena pandangan ini melakukan perubahan atau menyesuaikan teori sosialisme dengan syarat-syarat zaman yang terus bergerak. Jadi, tak bisa saklek diterapkan sesuai dengan akar teorinya yang lahir abad 19. Syarat-syarat abad 19 jelas beda dengan syarat-syarat abad 21.

Disebut reformisme karena menempuh jalan sosialisme dengan cara reformasi, atau mengubah wajah kapitalisme secara berangsur dengan jalan berjuang melalui parlemen. Metode ini, jelas, tak bertentangan dengan hukum dasar negara ini, UUD 1945. Dan karena itu, perubahannya pun sesuai dengan syarat-syarat yang disediakan zaman –yang katanya demokratis dan ’menjunjung tinggi hak asasi manusia’ ini. Metode ini diyakini akan bisa meyakinkan suara mayoritas rakyat sebuah bangsa yang sudah lelah dengan penjajahan ekonomi –asal prosesnya ditempuh dengan sungguh dan konsisten dalam realisasinya.

Sukarno pernah berpesan dalam ”Indonesia Menggugat”: Imperialisme adalah usaha untuk mewujudkan distribusi dan perkembangbiakan kapital di negeri lain. Di zaman ini, praktik imperialisme dipraktikkan melalui jalur regulasi, bukan dengan bedil dan meriam. Sebab itu, sudah saatnya anak-anak negeri yang sadar diri melawan melalui kanal yang sama: bertempur di jalur regulasi.

Sekali lagi, liberalisasi ekonomi Indonesia dibangun melalui jalur regulasi. Maka, jalan untuk membendungnya, ya, lewat situ juga. Amandemen harus diajukan –minimal uji materiil lah. Ini penting ditempuh untuk menghindarkan chaos dalam kehidupan sosial-politik. Cara ini akan mengindarkan publik dari kekisruhan yang kemungkinan bisa timbul dari aksi turun ke jalan. Kita punya regulasi, kita punya perundangan, kita punya metode humanis, kenapa tak dimanfaatkan? Kita bisa mengembalikan ketentuan pasal 33 UUD 1945 dengan cara yang cantik.

Bertarung dengan cara-cara kekerasan itu sudah bukan zamannya lagi. Jalur keras bukanlah pilihan kita, bangsa yang cinta damai dan tunduk pada kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. ”Silakan jor-joran, asal jangan dor-doran,” pesan Sukarno.

Tapi, ada syarat pokok yang wajib dipenuhi untuk menempuh jalur ini: lahirnya pemimpin dan legislator yang benar-benar peduli rakyat atau konstituennya. Peduli bangsanya. Pemimpin dan legislator visioner. Pemimpin dan legislator yang sadar sepenuhnya bahwa kemandirian adalah harga mati bagi negara-bangsa yang mendambakan kesejahteraan dan kedaulatan penuh.

Sebelum menapak ke jenjang itu, maka satu hal perlu ditempuh: REFORMASI MENTAL DAN POLA PIKIR! Negara-bangsa berdaulat tak menyediakan tempat untuk penjilat.

Indonesia berbeda dari penduduk bumi lainnya. Sosialisme kami tidak termasuk konsep materialistis ekstrim, karena, terutama, Indonesia takut akan Tuhan, bangsa yang mencintai Tuhan. Sosialisme kami adalah suatu campuran. Kami menarik persamaan politik dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Kami menarik persamaan spiritual dari Islam dan Kristen. Kami menarik persamaan ilmiah dari Marx. Dari campuran ini, kami menambahkan identitas nasional: Marhaenisme. Kemudian kami taburi gotong royong, roh, esensi bekerja sama, hidup bersama dan membantu satu sama lain. Campur semuanya dan hasilnya adalah Sosialisme Indonesia.(Sukarno)

Bung Besar Kita

Advertisements

One thought on “Reformasi Ekonomi: Ganyang UU Liberal Melalui Parlemen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s