Hantu Genosida di Balik Kabut Propaganda #1

”Ini adalah sejarah orang-orang yang akrab dengan darah orang lain. Kolonialisme, apartheid, perbudakan, pembersihan etnis, perang kuman, senjata kimia –mereka melakukan semuanya. Mereka menjarah negara-negara, memadamkan peradaban, memusnahkan seluruh populasi. Mereka berdiri telanjang bulat di atas panggung dunia tapi tak punya malu, karena mereka tahu, bahwa mereka memiliki lebih banyak uang, lebih banyak makanan, dan memiliki bom lebih besar.” (Arundhati Roy, The Cost of Living, hal. 144)

Selama periode 1965-1969, terutama 1965-1966, serangkaian pembunuhan massal terjadi di Indonesia: pembunuhan yang mengarah pada pembentukan institusi kekuasaan kuku besi Suharto. Pembunuhan yang membukakan pintu Indonesia bagi kapitalisme Barat.

Sebuah film dokumenter bertema globalisasi besutan John Pilger, ”The New Rulers of the World” ditayangkan pertamakali pada 10 Oktober 2001. Salah satu adegannya membidik keluarga korban pembantaian yang diam-diam menggali kembali belulang orang-orang yang mereka cintai. Orang-orang mereka yang dituduh PKI itu. Mereka digambarkan sedang berupaya untuk membuktikan bahwa keluarga mereka yang terbunuh itu tak sebejat yang dituduhkan sejarah. Mereka terbunuh karena sebuah skenario busuk yang berjalan dengan sangat mulus. Skenario yang mengerikan.

Pilger memang mengangkat isu tersebut. Ia percaya, korban-korban itu, yang digali oleh keluarganya itu, tak sepenuhnya salah. Menurut catatannya, pemerintah AS dan Inggrislah yang punya ulah. Kedua negara Barat itu berperan penuh dalam keseluruhan tragedi, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pembunuhan. Dan kedua negara Barat itulah yang menyokong penuh ”kelahiran” sebuah pemerintahan yang menghadirkan teror berkepanjangan di Indonesia: Orde Baru.

Pilger menyajikan kisah tentang genosida yang luar biasa mengerikan. Ia juga menyuguhkan pada penontonnya, bagaimana rapi dan telitinya upaya untuk menutup-nutupi fakta tentang pembunuhan tersebut. Metode ini akhirnya dijadikan ”model standar” oleh Barat, yang kemudian diterapkan secara luas di bagian lain Dunia Ketiga. Tujuannya: memberangus musuh-musuh Barat untuk memastikan keamanan investasi kapitalisme di masa depan.

Genosida 1965-1966. Sampai saat ini, kenyataan palsulah yang dipaparkan pada khalayak: yang telah dipoles sedemikian buramnya dengan kabut propaganda. Kegelapan yang diciptakan oleh sistem ekonomi-politik kapitalisme. Sistem yang menjadi ”inti pencerahan” ala Barat hari ini–yang selalu meneriakkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, keadilan, kebenaran, dan ”hak asasi manusia”—namun dijalankan dengan metode yang mengkhianati prinsip itu sendiri.

Seorang penulis Inggris, Mark Curtis, menulis buku berjudul ”The Ambiguity Power: British Foreign Policysince 1945” (Zed Books, 1995). Ia mengupas peran Inggris dalam membangun kerajaan kapitalismenya bersama Amerika Serikat. Intisari buku ini juga pernah dijadikan tajuk majalah Inggris, The Ecologist, edisi 26, No.5, September/Oktober 1996, hal 202-204. Tajuk itu berjudul ”Democrat Genocide”. Baik tajuk maupun buku yang mendasarinya mempresentasikan temuan file rahasia Pemerintah Inggris dan AS. Menurut Curtis, file itu mengungkapkan tiga aspek penting peran Inggris.

Pertama adalah niat Inggris menyingkirkan Sukarno. Menurut memorandum CIA, Juni 1962, Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan dan Presiden AS John Kennedy ’setuju untuk melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang tersedia’. Pada tahun 1965, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Sir Andrew Gilchrist, menceritakan rencana pendongkelan Sukarno itu pada Kementerian Luar Negeri Inggris. Katanya, ”Saya yakin bahwa ’penembakan kecil’ di Indonesia akan menjadi awal penting untuk perubahan yang efektif di seluruh dunia.”

Gilchrist melanjutkan, pada bulan Oktober 1965, setelah urusan Gestapu beres, pihaknya langsung ”menginstruksikan” beberapa jenderal Indonesia –yang mereka sebut “our local army friend”—agar mengambil ”tindakan yang sangat kejam”terhadap komunis. Kedutaan Besar AS mendukung instruksi tersebut, dengan mengeluarkan pernyataan: ”Sekarang adalah waktu paling ideal untuk Angkatan Darat agar ’berjuang sampai mati’ menghadapi PKI”.

Kedua, rencana penggulingan Sukarno telah dirancang sejak lama. Jauh sebelum Gestapu meletus, menurut Curtis, pada tahun 1960 Inggris telah menyusun banyak siasat untuk menggempur Sukarno melalui berbagai macam operasi rahasia.Inggris melancarkan propaganda untuk membangun opini tentang hubungan yang sangat dekat antara China dengan pemimpin PKI. Sementara saat itu dunia memperkenalkan China di bawah Mao Tse Tung sebagai itu ”negara yang sangat kejam dan menindas hak asasi manusia”. Dunia diajak untuk membenci PKI.

Tindakan lainnya adalah memprovokasi Malaysia–ketika masih bernama Malaya—agar membangkang pada ide Sukarno yang ingin mempersatukannya dengan Indonesia dan Filipina. Inggris memanfaatkan kader terbaik mereka di Asia, Perdana Menteri Kolonial Singapura Lee Kwan Yew, untuk meyakinkan Perdana Menteri Malaya waktu itu, Tuanku Abdul Rahman, agar mau bergabung dengan Singapura.

Tujuan akhir dari strategi tersebut adalah membentuk Federasi Malaysia lepas dari Indonesia. Inggris memanfaatkan bank mereka di Singapura untuk mengontrol ekonomi Malaya, guna menciptakan ketergantungan Malaya pada Inggris. Inggris juga berusaha keras menjaga hak-hak militer mereka di Singapura untuk mewujudkan rencana tersebut.

Akibat provokasi ini, emosi Sukarno terpancing, dan dia meneriakkan ”Ganyang Malaysia!”. Di saat emosi Sukarno lagi tinggi, Gilchrist menghasut ’teman-teman’ jenderal Indonesia agar tidak menaruh perhatian pada isu Malaysia karena mereka mempunyai tugas yang lebih penting: memburu PKI.

C –in C, komando militer Inggris di Singapura, melakukan segala cara untuk memastikan Angkatan Darat membangkang. Dan, sejarah membuktikan, usaha mereka berhasil. Serangan ke Malaysia nanggung karena Sukarno tidak mendapatkan dukungan militer secara penuh.

Ketiga, Inggis dan AS memasok senjata untuk membersihkan PKI hingga akar-akarnya. Curtis mendapati bukti bahwa hubungan kedutaan besar AS dan Inggris di Jakarta sangat dekat. AS dan Inggris sepakat memasok senjata untuk ”muslim dan pemuda nasionalis” (tentu bukan muslim dan pemuda nasionalis asli, tapi sekelompok masa yang telah dilatih oleh CIA). Curtis menyebut kelompok ini sebagai ”eksekutor sipil yang berbasis komando tinggi militer Indonesia”. Bantuan ini, rahasia ini, diberi kode ”obat-obatan”. Kode yang satir. Seperti yang pernah saya singgung pada artikel sebelumnya, yang menjadi perantara AD dalam order senjata ini adalah Jenderal Sukendro.

Dalam salah satu adegan film ”The New Rulers of the World”, Roland Challis—seorang koresponden BBC di Indonesia sepanjang 1964-1969—menceritakan satu tahap krusial di Indonesia yang berhasil ia catat. Menurut kesaksiannya, sebelum pembantaian massal berlangsung, sejumlah pasukan Indonesia diambil dari Sumatera menggunakan kapal. Mereka dikirim ke ladang pembunuhan baru di Jawa. Kapal transportasi pasukan itu berlayar menyusuri Selat Malaka dikawal dua kapal perang Inggris.

Upaya menghabisi PKI demi menjungkalkan Sukarno ini dilakukan sangat sistematis. Ketika genosida berlangsung, Sekretaris Menteri Tenaga Kerja dan Luar Negeri Inggris Michael Stewart menulis memo kepada Perdana Menteri Harold Wilson. ”Yang terjadi di Indonesia hanya sedikit kekacauan ekonomi Indonesia karena negara itu menghilangkan kesempatan para eksportir Inggris. Jika ada kesepakatan dengan Indonesia, dan saya berharap suatu hari benar-benar ada, maka saya pikir kita harus aktif mengamankan kue kita,” tulis Stewart.

Jadi, sementara pembantaian berlangsung, Inggris juga mempersiapkan bagaimana enaknya Indonesia nanti setelah bersih dari pengaruh Sukarno dan PKI. Tentunya, dipersiapkan untuk memenuhi kepentingan bisnis mereka. Dan, setelah ”urusan beres”, Indonesia pun membagi-bagikan kue sumber daya alam pada kaum kapitalis, di Swiss, tahun 1967. Itu adalah ”pesta potong kue” untuk merayakan ”keberhasilan” di Indonesia. (Cerita bagi-bagi kue ini pernah saya tulis dalam artikel yang lain)

Bukti keterlibatan Inggris juga dipaparkan oleh Paul Lashmar dan James Oliver dalam buku mereka, ”Britain’s Secret Propaganda War 1948-1997” (Sutton Publishers, 1998). Menurut buku tersebut, di akhir tahun 1965, Inggris mengirim seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, seorang spesialis propaganda yang sangat senior,untuk membantu kampanye anti-Sukarno. Orang itu Norman Reddaway.

Untuk menjalankan misinya, Raddeway mendapat ’modal’ £ 100.000dari Kepala Kantor Luar Negeri Joe Garner—yang nantinya mendapatkan gelar ‘Lord’ dari Kerajaan Inggris karena keberhasilannya menjalankan misi ini. Uang tersebut untuk memanipulasi media agar melakukan apa pun untuk menyingkirkan Sukarno.

Reddaway disokong penuh oleh Kementerian Luar Negeri Inggris, agen rahasia M16, intelijen militer kerajaan yang punya jam terbang tinggi di bidang propaganda, dan –tentu saja—militer Indonesia yang pro-Barat. Local army friend. Koordinator aksi itu bernama Britain’s Government Communications Head Quarters (GCHQ) dan berpusat di Singapura. Mereka bertugas menyadap segala percakapan Sukarno, terutama yang terkait lawan militer, untuk mengukur sejauh mana dukungan tentara pada Sukarno.

Dari sinilah kita paham: Indonesia mempunyai sejarah hubungan yang buruk dengan Singapura karena Inggris punya ulah.

Disinformasi

Pada 1 Agustus 2001, Majalah Guardian menerbitkan artikel berjudul ”Our Bloody Coup in Indonesia: Britain colluded in one of the worst massacres of the century” tulisan Isabel Hilton. Artikel tersebut menyebut jika Gestapu tidak berhubungan dengan PKI, tapi mengarah ke Suharto. ”Jika kembali pada peristiwa (Gestapu) tersebut, ada sinyalir bahwa Inggris danAS lah yang bertanggungjawab pada jatuhnya Sukarno–yang diyakini sebagai akibat dari kudeta sayap kiri pada tahun 1965,” tulis Hilton.

Hilton juga menyebut bahwa pemimpin gerakan itu, Letkol Untung Samsuri, bukan anggota PKI. Ia adalah seorang anti-komunis yang telah dilatih bersama beberapa rekannya di AS, salah satunya Sjam Kamaruzaman. ”CIA memberikan daftar nama-nama anggota regu pembunuh yang akan membantu Soeharto. Yang tak diketahui khalayak adalah, semua ”kudeta Komunis” yang memicu krisis adalah hampir pasti pekerjaan CIA,” imbuh Hilton.

Karena itu, tak heran jika Suharto menghadiri pernikahan Untung di Kebumen, Jawa Tengah, setahun sebelum peristiwa berdarah itu meletus. (Soal ini saya singgung juga dalam artikel sebelumnya, “Derap Politik Para Jenderal”)

Hilton ingin menunjukkan bahwa peran pemerintah Inggris dan AS bukan hanya menutupi kejadian sebenarnya dari tragedi itu, tapi juga terlibat langsung melalui ”perpanjangan tangan” mereka. Setelah itu, mereka membuat ”versi palsu” kejadian tersebut, yang disebarluaskan pada khalayak dan diamini sampai hari ini.

Salah satu hal yang menarik perhatian Hilton adalah pemilihan nama ”Gestapu”. Ia melihat itu sebagai sebuah kode. Istilah tersebut sangat dekat dengan ”Geheime Staats Polizei” yang disingkat ”Gestapo”, atau Polisi Rahasia Negara Nazi –kesatuan yang pernah dibentuk Adolf Hitler untuk menjalankan misi pembersihan etnis di Jerman ketika Nazi berkuasa. Tugas utama Gestapo adalah ”melakukan pembersihan”. Soal nama ini diulas juga dalam buku “The Indonesian Killings of 1965-1966” halaman 46. Dan memang, Gestapu adalah sebuah ”upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh petugas khusus”.

Arti harfiah istilah itu tak banyak dipahami oleh orang Indonesia akibat terbatasnya akses informasi. Maka dijadikanlah ia sebagai kode, untuk mempermudah koordinasi, memanfaatkan ketaktahuan publik. Pengkodean ini, menurut Hilton, cocok dengan upaya dalam ”lingkaran setan kejahatan Amerika” –yang selalu ”membersihkan” musuh ekonomi dan politik mereka—dan disebarluaskan oleh media-media Barat sebagai sebuah kebenaran.

Dalam Majalah Guardian pada tanggal yang sama dengan pemuatan artikel Isable Hilton, Roland Challis, koresponden BBC yang menjadi narasumber dalam film dokumenter ”The New Rules of the World”, menyatakan, pilihan istilah Gestapu itu adalah upaya diplomat Inggris untuk menyesatkan surat kabar Inggris pada waktu itu. Media konservatif Inggris, Atlantic Monthly, sebut Challis, juga telah ”memoleskan cat putih bersih pada genosida di Indonesia” secara sistematis. Koran itu meyakinkan pembacanya bahwa Suharto, yang kala itu tidak begitu populer di Indonesia, memerangi Komunis karena yakin itulah yang terbaik untuk Indonesia, dan dia tidak bertindak sebagai boneka Barat.

Pada tahun 2001, tiga tahun setelah Suharto tumbang, DonMcKinnon, Menteri Luar Negeri Selandia Baru –persemakmuran Inggris—yang kemudian didaulat menjadi Sekretaris Jenderal Negara-negara Commonwealth Inggris, dengan bangga bercerita tentang bagaimana demokrasi ditegakkan Indonesia di era reformasi. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru juga dengan senang hati mengabarkan bahwa Indonesia adalah sebuah pembangunan yang sukses.

Ini sebuah akting munafik yang memuakkan. Sebab, di masa lalu, McKinnon adalah pendukung Suharto. Dia dukung penuh aneksasi Indonesia atas Timor Timur, di mana sekitar 200.000 orang, sepertiga dari total penduduk Timor Leste, dibunuh pasukan Suharto–sebagaimana yang disiarkan oleh TV1 Inggris pada 21 Maret 1995. Invasi tahun 1975 itu dilakukan dengan sokongan Barat. Australia terlibat.

Dalam dokumen rahasia yang dirilis tahun 2001, Presiden AS Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Inggris Henry Kissinger terbukti memberikan lampu hijau untuk invasi Soeharto itu. Dan karena itu Suharto, menurut Challis, adalah pembunuh massal yang korbannya jauh lebih besar dari Pol Pot. Ia membandingkan angka-angka kematian dalam peristiwa genosida Khmer Merah dan korban pembantaian di Indonesia dalam ”The Indonesian Killings 1965-1966” (halaman 18).

Jika ditarik lebih mundur lagi, Selandia Baru ini juga terlibat dalam peristiwa 1965. Sebelum tragedi meletus, Selandia Baru menghadiri sebuah diskusi dengan delegasi London di Canberra, Australia. Dalam pertemuan tersebut, Selandia Baru diminta membantu ASIS (Australian Secret Inteligence Service/Badan Intelijen Rahasia Australia). Momen ini dibidik dalam halaman 110 buku ”Oyster: The Story of Australian Secret Service Intelligence”, karya Brian Toohey & William Pinwill, William Heinemann (1989).

Sebelum pertemuan itu, pemerintah Selandia Baru belum diberitahu soal keberadaan badan intelijen ini secara resmi. Mereka diberitahu dalam pertemuan itu, diminta bergabung saat itu juga, dan mereka langsung mengiyakan. Selama bertahun-tahun, ASIS –di mana ada Selandia Baru di dalamnya—terlibat dalam berbagai proyek untuk mengacaukan pemerintahan Sukarno. Menurut halaman 98 buku ”Oyster: The Story of Australian Secret Service Intelligence”, Indonesia di bawah Soekarno adalah ’taman bermain’ untuk trik kotor ASIS. Hubungan antara CIA dan ASIS sangat dekat.

Pada bulan Juni 1965, menteri-menteri ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security Treaty, aliansi militer Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Secara formal, mereka bekerjasama di bidang pertahanan di Samudera Pasifik. Namun, faktanya, ANZUS terlibat dalam banyak serangan di negara manapun) mengadakan konsultasi tahunan di Washington. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri AS Dean Rusk menyatakan prihatin dengan perkembangan Komunis yang pengaruhnya dinilainya terlalu jauh. Karena itu, menurut catatan Departemen Luar Negeri AS, Rusk berharap ada upaya untuk mencegah PKI dan lebih memperkuat kontrol terhadap paham komunis. Itu adalah bahasa kiasan. Maksud sebenarnya adalah: babat PKI.

ASIS dimandat agar menciptakan iklim kondusif demi lancarnya pembunuhan massal yang telah direncanakan itu. ASIS sukses. Karena itu, ASIS mendapat pujian khusus dari Duta Besar AS untuk Australia saat itu, Ed Clark. Begitu ”suasana kondusif”, ASIS mendapatkan bantuan intelijen, formal maupun informal, dari CIA agar lebih aktif dalam usahanya menjatuhkan Sukarno. CIA juga mendaulat ASIS agar memantau dan melaporkan kondisi Indonesia yang sedang kacau di tahun 1966.

Seorang mantan anggota ASIS, Kapten Edward Kenny, bersaksi jika ia pernah menjadi bagian dalam program destabilisasi Indonesia. Namun,ia mengundurkan diri lantaran jijik dengan pertumpahan darah yang diakibatkan operasi tersebut. Kenny juga memastikan bahwa ada upaya penyuapan terhadap perwira tinggi militer Indonesia.

Tapi, bagaimanapun juga, sejarah mencatat, ASIS berhasil. Selanjutnya, Selandia Baru –bagian dari ASIS— diminta berhubungan langsung dengan politisidan pejabat kunci Indonesia yang anti-Soekarno. Pasca peralihan kekuasaan, hubungan dagang dan investasi Indonesia-Selandia Baru makin mesra. Selandia Baru menjadi mitra militer rezim Suharto dalam pelatihan personel dan penjualan peralatan. Sekarang, Selandia Baru mengekspor daging sapinya ke Indonesia.

***

Kebenaran adalah korban pertama dari setiap peperangan, kata pepatah lama. Setelah Sukarno tumbang melalui drama dan propaganda Barat, negara-negara beraliran komunis lainnya pun jadi sasaran. Bak permainan domino, Indonesia adalah kartu pertama yang ditumbangkan, lalu merembet ke mana-mana. Untuk menghindarkan kesan keterlibatan dalam pembantaian di Indonesia, Barat pun berpura-pura sopan. Perang antara Barat dan Komunis bersalin rupa menjadi Perang Dingin. Memang tak ada misil yang ditembakkan, namun propaganda anti-komunisme terus menerus diledakkan.

Komunisme menerapkan sistem kontrol penuh negara untuk masyarakatnya, sama rata-sama rasa, sehingga masyarakatnya merasa terkekang, hilang kebebasan. Situasi itulah yang ditunggangi Barat dan diangkat menjadi tema propaganda: demi kebebasan dan demokrasi. Menjunjung hak asasi manusia, katanya. Namun, peristiwa genosida 1965-1966 di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi itu, kebebasan itu, hak asasi itu, dibangun di atas darah dengan jurus tipu-tipu. Untuk membenarkan kelakuannya, Barat tak hentinya berpropaganda memutarbalikkan pemahaman masyarakat –sehingga orang banyak memandang bahwa Barat adalah pembela kemanusiaan yang sangat ”baik”.

Dalam kasus Indonesia, fakta pembantaian dipelintir sedemikian rupa, hingga seolah-olah genosida tersebut bisa dibenarkan sebagai reaksi kemarahan massa atas upaya pengambilalihan kekuasaan yang katanya dilakukan Komunis. Berbekal propaganda inilah Barat–dari balik layar tentu saja, cara yang sangat pengecut—adalah aktor utama pembantaian itu: tragedi paling kelam di Indonesia setelah Sukarno memproklamasikan kemerdekaan dua puluh tahun sebelumnya.

Dan kini, kita, Indonesia, terikat dengan mereka yang pernah membantai kita. Amerika, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Nama terakhir itu akrab dengan kita karena telah ”berbaik hati” terus menerus memasok daging sapinya untuk kebutuhan pangan Indonesia. Bahkan, beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Suswono mengemis-ngemis ketika Selandia Baru mengancam akan menghentikan ekspor sapi dan daging ke Indonesia akibat skandal impor.

Sebegitunya… Kenapa takut? Bukankah kita punya lahan yang sangat luas untuk budidaya sapi di Sumbawa sana. Atau kita sedang ditodong dengan ancaman penjagalan jika memutuskan untuk berdikari? Apapun yang terjadi, fakta yang tampak menunjukkan jika Indonesia sangat mesra dengan mereka yang telah melumuri masa lalu Ibu Pertiwi dengan darah—yang katanya demi kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan peradaban, dan globalisasi: istilah-istilah megah-indah, yang dibangun di atas sejarah kita yang berdarah-darah. (bersambung)

Pembantaian pasca-Gestapu

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Hantu Genosida di Balik Kabut Propaganda #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s