Derap Politik Para Jenderal

MEMPELAJARI sejarah memang menarik. Serasa main puzzle, otak-atik pecahan-pecahan kisah, lalu merangkainya menjadi sesuatu yang (kadang) mengejutkan. Jika ditelusuri benang merah antara satu pecahan dan pecahan lainnya, akan muncul ”fakta” menarik, bahwa rumusan itu benar: sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Dari situlah kita belajar.

Menurut referensi yang saya baca dari berbagai narasumber, saya menemukan fakta yang menarik –kendati tentu saja sumber ini masih perlu diverifikasi ulang. Tulisan ini hanya semacam ”clue” agar kita semua bertabayun, kroscek mencari kepastian atas kebenaran informasi yang saya sajikan sebagai bahan pembanding.

Namun, dari data sementara yang saya dapat dari berbagai sumber, saya berhipotesa bahwa kecarut-marutan peralihan kekuasaan di Indonesia ini ialah karena intrik dan saling sikut elite TNI (dulu ABRI) Angkatan Darat.

Dan sejarah tentang lakon itu terus berulang.

Para Jenderal


Gonjang-Ganjing 1965

Tahun 1965 adalah tahun tragi-komedi. Dalam babak ini, AD mulai memainkan perannya dalam membalik-arah peta politik Indonesia. Aktor utamanya adalah Jenderal Soeharto. Banyak pengakuan dan bukti yang menyebut”The Smiling General” adalah aktor di balik peristiwa paling berdarah sepanjang sejarah berdirinya negeri ini. Sasarannya ialah –tentu saja—Presiden Soekarno yang anti-Barat, dengan perantara isu Dewan Jenderal dan PKI.

Pada bulan Januari tahun 1966, beberapa pakar Indonesia di Cornell Univesity, Amerika Serikat, memublikasikan ”Laporan Sementara” tentang peristiwa September-Oktober 1965 di Indonesia. Laporan tersebut dibacakan secara terbatas. Mereka menyangsikan pemberitaan yang berkembang kala itu, di mana kabar menyebut bahwa peristiwa itu adalah kup yang dilakukan komunis, seperti dikatakan penguasa di Indonesia dan dunia Barat.

Berbekal ”Laporan Cornell” ini, WF Wertheim, seorang penulis Belanda, menulis artikel berjudul Indonesia Beralih Ke Kanan, di mingguan negerinya, De Groene Amsterdammer, pada 19 Februari 1966. Tulisan Wertheim menggugat: Mengapa perhatian dunia Barat terhadap pembunuhan massal pasca-G30S itu di Indonesia sangat kecil, sangat jauh jika dibanding dengan tragedi-tragedi lain di dunia yang seringkali jauh lebih ringan? Jangan-jangan ”diamnya” dunia Barat karena ternyata mereka sendiri yang mengorganisir gerakan 30 September, dan yang mengotaki pembunuhan enam jendral itu? Sebab, menurut Wertheim, jika dilihat dari operasional gerakannya, dengan menculik dan membunuh, itu bukan ciri gerakan revolusioner. Ini gerakan sekelompok militer yang melakukan ”putsch”, seperti yang pernah dikatakan Bung Karno pasca-peristiwa tersebut.

Wertheim menilai, jika gerakan tersebut dihubungkan dengan PKI, rasanya ganjil. Sebab, sebelum gerakan berlangsung, partai ini tidak menunjukkan kesiapan dan persiapan untuk berjuang melalui laras senjata. Beriringan dengan meningkatnya suasana –meminjam istilah Bung Karno—gontok-gontokan waktu itu, berulangkali Aidit menegaskan pendirian partainya: ”Kalau tergantung kami, kami lebih suka menempuh jalan damai”.

Pernyataan Aidit selaras dengan kata-kata Njoto, tokoh penting PKI lainnya, yang dilontarkan pada Wertheim di tahun 1964. Nyoto mengaku posisi partainya cenderung ”over estimate” pada kekuatan sendiri, tapi”under estimate” terhadap kekuatan militer dan kaum reaksioner di dalam negeri. Baik Aidit maupun Njoto sama-sama menyadari bahwa melakukan kudeta bersenjata nyaris tak mungkin, sebab kekuatan mereka di militer, AD khususnya, jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan militer yang dikuasai ”pihak yang berseberangan dengan PKI”.

Lalu, siapakah tokoh Sjam Kamaruzzaman, Ketua BC CCPKI, yang di dalam proses persidangan Letkol Untung Samsuri disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka komunis, yang berhasil menggerakkan ”kekuatan militer” itu? Sekadar diketahui, dalam kejadian itu, Sjam tidak segera ditangkap. Sesudah ditangkap pun ia tidak segera diadili atau langsung didor seperti yang berlaku terhadap Aidit dan tokoh komunis lainnya. Sjam, yang jadi koordinator lapangan G30S mendapatkan”keistimewaan”.

Ben Anderson, salah satu pakar dari Cornell University, pernah menyebut dalam salah satu tulisannya, bahwa sejak awal 1950 Sjam bekerja untuk KMKB (Komando Militer Kota Besar, sekarang Komando Daerah Militer/Kodam) Jakarta Raya di masa komandan Kolonel Dachyar. Sebuah Radio Belanda, ketika memberitakan tertangkapnya Sjam, menurut Wertheim, menyertakan keterangan bahwa Sjam seorang ”double agent”.

Pada 13 Maret 1967, Harian Sinar Harapan menurunkan berita yang juga melontarkan pertanyaan sejenis: Apakah Sjam double agent? Tetapi, berita itu hanya letupan kecil. Sesudah itu, media massa Indonesia tidak pernah lagi menyebut-nyebut isu tersebut. Yang jelas, dalam setiap proses persidangan, ketika Sjam muncul sebagai saksi atau terdakwa, ia selalu dilukiskan sebagai komunis sejati yang sangat dekat dengan ketua CC-PKI DN Aidit.

Di luar itu, muncul pula kecurigaan bahwa Sjam punya hubungan yang ”cukup baik” dengan Soeharto. Menurut laporan Majalah Tempo, edisi 1-7 Oktober 2007, Sjam adalah salah satu anggota Pemuda Pathuk –yaitu sekelompok pemuda terpelajar yang sering berkumpul di Kampung Pathuk, di sisi barat Jalan Malioboro, Yogyakarta, yang berdiri sejak pakar penjajahan Jepang.

Pegiat dan pakar sosialisme yang juga anak salah satu anggota kelompok Pathuk, Imam Yudotomo, dalam perbincangan dengan VIVAnews menceritakan, kelompok Pathuk ini adalah ”gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Bung Sjahrir yang menolak bekerjasama dengan Jepang”. (Kelompok Pathuk, Pengibar Merah Putih Pertama di Istana Yogya, VivaNews.com, 30 Maret 2014).

Majalah Tempo, dalam salah satu arsipnya tertanggal 17 Nopember 2008, yang dikutip oleh laman #sastra-pembebasan#, menceritakan ihwal pertemuan dan perkenalan Sjam dengan Soeharto sebagai berikut:

MALAM semakin malam ketika dua-tiga pemuda kelompok Pathuk berjalan dalam diam, mengintai dari balik pepohonan dan bilik rumah. Mereka mencari lelaki bersuara asing yang biasanya berseragam tentara.

Situasi seperti ini, menurut Suryoputro,—nama samaran aktivis Pathuk,—merupakan saat yang tepat untuk berburu tentara Jepang. Mereka, lazimnya, baru pulang dari pelesir syahwat di Kota Yogyakarta.

Pencegatan biasanya dilakukan dua-tiga pemuda Pathuk, merujuk pada nama kawasan di Kota Gudeg itu. Jika ketemu anak-anak Pathuk, hampir bisa dipastikan Jepang itu mati, kata Suryo, kini 81 tahun.

Sjam Kamaruzaman, bekas Kepala Biro Chusus Partai Komunis Indonesia, dan beberapa pemuda Pathuk lainnya, menurut Suryoputro, gemar melakukan aksi ini. Mereka menggunakan pipa besi berisi timah cor-coran, mengendap dari belakang, lalu, dhek, wasalam.…

Suryoputro ketika itu masih siswa Sekolah Taman Siswa kelas satu. Sjam tercatat sebagai siswa di sebuah sekolah dagang. Ayah Suryoputro adalah adik bungsu Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan Bapak Pendidikan Nasional.

Kelompok Pathuk, menurut Suryoputro, berjumlah sekitar 50 orang, dan banyak di antaranya murid Taman Siswa. Salah satunya Isti Sudarsini, yang juga masih kerabat Tyasno Sudarso, bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Aktivitas rutin para pemuda Pathuk adalah bersekolah. ”Kebanyakan anggotanya siswa sekolah menengah.” Mereka baru aktif menggalang kekuatan dan menyusun rencana pada malam hari, diam-diam, agar tak terendus intel Jepang.

Menurut Oemiyah, istri almarhum Dajino,—salah satu tokoh pemuda Pathuk, anggotanya berdiskusi tiap malam mengenai situasi politik dan keamanan. Oemiyah, 81 tahun, masih kerabat Faisal Abdaoe, bekas Direktur Utama Pertamina.

Kelompok ini melakukan apa saja untuk mengganggu ketenangan serdadu Jepang. Misalnya mencopoti bola lampu di seputaran kawasan Kotabaru, Yogyakarta, hingga mendorong serdadu Jepang dari kereta api yang sedang melaju cepat.

Baru berjalan setahun-dua, aksi kelompok ini tercium Ki Hajar, yang segera meminta mereka menghentikannya. Ki Hajar meminta para pemuda berlatih senjata secara benar, dengan menjadi anggota Pembela Tanah Air (Peta), bentukan Jepang.

Ketika itu Soekarno dan beberapa pemimpin lain memang sedang berupaya menjalin kerja sama dengan Jepang untuk mencapai kemerdekaan. Sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, para pemuda dan masyarakat berunjuk rasa, berupaya menurunkan bendera Jepang di Gedung Agung, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan.

Bersama Munir, yang kemudian menjadi Ketua Umum Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia—yang berafiliasi dengan PKI,—Sjam ikut meminta mundur tentara Peta yang berjaga. Agar terlihat meyakinkan, mereka menunjukkan senapan yang mereka curi dari tangsi militer Jepang.

Akhirnya tentara Peta mau menyingkir. Melihat orang yang jumlahnya ribuan dan terus bertambah, pasukan Jepang dan pejabatnya menyingkir keluar dari gedung. Sang Merah Putih berkibar di tiang bendera, menggantikan bendera Jepang.

Karena banyaknya senjata yang dapat dirampas atau dicuri dari Jepang, menurut Suryoputro, para pemuda bekerja sama dengan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Resimen di Yogyakarta. Dari sinilah perkenalan teman-teman dengan Soeharto.”

Demikian pula Sjam Kamaruzaman berkenalan dengan Soeharto. Tapi, menurut Suryoputro, perkenalan itu tidak intensif, cuma sebatas perkenalan biasa. (Pathuk, Soeharto, Perkenalan Biasa, http://sastra-pembebasan.10929.n7.nabble.com/sastra-pembebasan-Pathuk-Soeharto-Perkenalan-Biasa-td37708.html, diakses pada 30 Mei 2014 pk. 18.25 WIB)

Banyak cerita mengatakan Soeharto anggota Pemuda Pathuk. Namun, cerita ini dibantah keras Ibu Dayino, istri Dayino, salah seorang pendirinya. Namun, terlepas Soeharto anggota Pemuda Pathuk atau bukan, jika mengacu pada pada paparan kisah di atas, berarti Sjam dan Soeharto sudah saling kenal sejak tahun 1946. Jikapun ternyata Sjam adalah agen tentara yang disusupkan kedalam PKI, berangkat dari pertemuan itu, ada kemungkinan Soeharto terlibat dalam permainan munafik ini.

Dalam gonjang-ganjing politik 1965, Soeharto adalah orang yang paling pandai memanfaatkan situasi yang timbul sesudah kejadian, 1 Oktober dini hari itu. Wertheim mengatakan, ”Kalau semua itu (peristiwa G30S) terjadi dalam cerita detektif, segala petunjuk menuju kepada dia (Soeharto). Paling sedikit Soeharto sebagai orang yang telah mendapat informasi sebelumnya. Setahun sebelum peristiwa 1965, Soeharto hadir pada pernikahan Letkol Untung di Kebumen.” Sementara pada bulan Agustus, sekitar sebulan sebelum pergerakan, Soeharto juga menemui Brigjen Soepardjo di Kalimantan. Jadi, nyaris tak mungkin ia tak tahu rencana pergerakan itu.

Soeharto adalah salah satu petinggi ABRI yang tidak digarap oleh gerakan Untung. Pendeknya, pasca-kejadian itu, Soeharto bertindak ”sangat efisien” dalam ”menumpas pemberontakan”, seolah ”kartu-As” sudah di genggamannya. Sementara itu kelompok Untung sangat tidak beruntung. Mereka bingung. Termasuk Aidit yang lalu lari, lebih tepatnya ”dilarikan Sjam” ke Halim. Aidit, dalam berbagai versi analisis, masuk perangkap, dari provokasi ke provokasi, di mana provokasi itu disinyalir merupakan buah karya Sjam.

 ***

Tahun 1970 terbit buku besutan seorang jurnalis AS, Arnold Brackman, berjudul The Communist Collapse in Indonesia. Di halaman 100 buku tersebut, Brackman menceritakan wawancaranya dengan Soeharto tentang pertemuannya dengan Kolonel Latief, tokoh ketiga dalam pimpinan G30S yang jadi tapol pasca-peristiwa tersebut.

Isi pokok wawancara itu ialah pengakuan Soeharto, yang menyebut Latief menjenguk anaknya yang sakit ketumpahan sup panas di RSPAD, empat jam menjelang ”kudeta berdarah” 30 September-1 Oktober 1965 itu.

Pada Brackman, Soeharto mengaku: ”Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat, Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah”.

Kolonel Latief –tokoh terpenting G30S di samping Letkol Untung dan Brigjen Supardjo—bertemu dengan seseorang hanya empat jam sebelum gerakan dimulai, tentu bukan untuk urusan sup panas.

Agaknya ada orang lain yang mengetahui kunjungan Latief di rumah sakit, sehingga Soeharto merasa perlu memberi alasan dan menyatakannya kepada publik. Karena itulah ia menceritakan kisah ”sup panas” itu pada Brackman.

Dalam wawancaranya yang lain, yang disiarkan mingguan Jerman Barat Der Spiegel, bertarikh 27 Juni 1970, Soeharto juga menceritakan pertemuannya dengan Kolonel Latief di RSPAD. Tapi, apa yang diceritakan pada wartawan Jerman Barat itu dibumbui kebohongan yang jauh berbeda.

Dalam wawancara itu, wartawan Der Spiegel bertanya: ”Mengapa tuan Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?”

Jawab Soeharto: ”Pada jam 11 malam, Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Tetapi akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya, karena tidak berani melakukannya di tempat umum”.

Nah, dalam jawabannya itu, Soeharto terkesan sedang memamerkan kecerobohannya sendiri. Ceritanya aneh. Empat jam sebelum gerakan dimulai, Latief membunuh Soeharto? Kalau iya, tentu akan berakibat pada gagalnya seluruh rencana gerakan sebelum dimulai.

Berangkat dari keterangan di dua wawancara itu, yang bertolak belakang, tentu saja kita bisa mengendus ada kebohongan di sini. Pertanyaannya: kenapa Soeharto berbohong? Apa yang disembunyikannya oleh The Smiling General?

Bohong sepertinya telah menjadi bakat Soeharto. Dalam autobiografinya, lagi-lagi ia Soeharto mengisahkan cerita dalam versi lain tentang pertemuan dengan Latief itu. Katanya, ia tidak bertemu Latief di RS. Ia hanya melihat dari ruangan tempat anaknya dirawat, dan di situ ia berjaga bersama isterinya. Kata Soeharto, Latief jalan di koridor melalui kamar itu.

Seorang Kolonel, yang empat jam lagi punya gawe besar, jalan-jalan di RS? Aneh. Ada lagi penuturan Soeharto yang tak kalah aneh: pada jam 12 tengah malam, ia keluar dari rumah sakit, bukan bergegas memperingatkan jenderal-jenderal rekannya yang akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur.

Nah, dari keterangan-keterangan kontradiktif di atas, hampir pasti bahwa Soeharto, kalau bukan dalang, dialah missing link antara dalang dan pelaku utama peristiwa itu. Artinya, Soeharto paling tidak terlibat berat dalam Peristiwa ’65.

 ***

 Kembali ke kawan Sjam. Menurut laporan Majalah Tempo edisi 1-7 Oktober 2007, sebelum gerakan, sejak 6 September 1965 Sjam menggelar rapat-rapat di rumahnya dan rumah Kolonel Latief sebagai Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya. Rapat-rapat itu dihadiri juga oleh Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung Samsuri, dan Mayor Udara Sudjono. Rapat terakhir digelar 29 September 1965. Dalam pertemuan pamungkas itu, mereka sepakat gerakan dimulai 30 September 1965, di mana Untung didaulat sebagai pemimpin.

Dalam wawancara dengan majalah D&R, edisi 5 April 1999, Latief –setelah dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan politik—menyatakan, Gerakan 30 September dirancang untuk menggagalkan upaya kup Dewan Jenderal.

”Kami dengar ada pasukan di luar Jakarta yang didatangkan dalam rangka defile Hari Angkatan Bersenjata dengan senjata lengkap. Ini apa? Mau defile saja, kok, membawa peralatan berat,” kata Latief.

Karena merasa bakal terjadi sesuatu, para perwira tersebut, yang mengaku terlibat karena loyal pada Soekarno, memilih menjemput ”anggota” Dewan Jenderal untuk dihadapkan ke Soekarno. Kata Latief, gerakan itu diselewengkan oleh Sjam.

”Rencananya (para perwira) akan dihadapkan hidup-hidup untuk men-clear-kan masalah, apakah memang benar ada Dewan Jenderal,” katanya.

Tapi, malam hari, saat pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan Dul Arief, anak buah Untung, akan berangkat menuju rumah para jenderal, tiba-tiba Sjam datang. ”Bagaimana kalau para jenderal ini membangkang, menolak diajak menghadap Presiden,” kata Dul Arief, seperti ditirukan Latief. Sjam menjawab: para jenderal ditangkap, hidup atau mati.

Keesokan harinya Dul Arief melaporkan kepada Latief dan Jenderal Soepardjo bahwa semua ”telah selesai”.

”Mula-mula mereka saya salami semua. Tapi, kemudian Dul Arief bilang semua jenderal mati. Saya betul-betul kaget, tidak begitu rencananya,” kata Latief yang mengaku tidak kenal Aidit.

Aidit sendiri belum pernah memberi pernyataan tentang hal ini. Ia ditangkap di Desa Sambeng, dekat Solo, Jawa Tengah, pada 22 November 1965 malam, dan paginya ditembak mati. Sebelum ditangkap pasukan pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto, Aidit dikabarkan sempat membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan itu jatuh ke Risuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang terbit di Tokyo, Asahi Evening News.

Menurut laporan Asahi, Aidit mengaku sebagai penanggungjawab tertinggi peristiwa 30 September. Rencana pemberontakan itu mendapat sokongan pejabat PKI lainnya serta pengurus organisasi rakyat di bawah PKI. Alasan pemberontakan karena mereka tak puas dengan sistem yang ada.

Rencana kup semula disepakati 1 Mei 1965, tetapi Lukman, Njoto, Sakirman dan Nyono—semuanya anggota Committee Central—menentang. Alasannya, persiapan belum selesai. Akhirnya, setelah diskusi dengan Letkol Untung dan sejumlah pengurus lain pada Juni 1965, mereka sepakat mulai Juli 1965 pasukan Pemuda Rakyat dan Gerwani dikumpulkan di Pangkalan Halim Perdanakusumah.

Pada pertengahan Agustus, sekembalinya dari perjalanan ke Aljazair dan Peking, Aidit kembali melakukan pertemuan rahasia dengan Lukman, Njoto, Brigjen Soepardjo, dan Letkol Untung. PKI mendapat info bahwa tentara, atas perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Achmad Yani, akan memeriksa PKI karena dicurigai mempunyai senjata secara tidak sah.

”Kami terpaksa mempercepat pelaksanaan coup d’etat,” kata Aidit dalam pengakuan tersebut, seperti dikutip Asahi.

Akhirnya, dipilihlah tanggal 30 September. Dalam buku Bayang-Bayang PKI yang disusun tim Institut Studi Arus Informasi (1999), Aidit diduga tahu rencana G30S, karena ia membentuk dua organisasi: PKI legal dan PKI ilegal. Biro Chusus adalah badan PKI tidak resmi. Sjam bertugas mendekati tentara dan melaporkan hasilnya, khusus hanya kepada Aidit. Hanya, ternyata, tak semua ”hasil” pergerakan Sjam itu dilaporkannya pada Aidit. Adanya bagian yang tak dilaporkan inilah yang memperkuat indikasi bahwa Sjam adalah agen ganda.

Peran Aidit dalam peristiwa 30 September, yang selama ini ditampilkan sangat besar, ditampik Soebandrio. Menurut bekas Wakil Perdana Menteri era Soekarno ini, G30S didalangi tentara dan PKI terseret lewat tangan Sjam. Menurut Soebandrio, sejak isu sakitnya Bung Karno merebak, Aidit termasuk satu dari sedikit orang yang tahu bahwa kabar itu bohong. Waktu itu, kata Soebandrio, Aidit membawa seorang dokter China yang tinggal di Kebayoran Baru. Soebandrio dan Leimena, yang juga dokter, ikut memeriksa Soekarno. Kesimpulan mereka sama: Bung Karno cuma masuk angin.

Soebandrio dalam buku memoarnya yang berjudul Kesaksianku Tentang G-30-S, menyesalkan pengadilan yang tidak mengecek ulang kesaksian Sjam. Menurut Soebandrio, ada lima orang yang bisa ditanya: Bung Karno, Aidit, dokter China yang ia lupa namanya, Leimena, dan dirinya sendiri.

Menurut Soebandrio, pada Agustus 1965 kelompok ”bayangan Soeharto” yaitu Ali Moertopo dkk, sudah ingin secepatnya memukul PKI. Mereka mulai melontarkan provokasi-provokasi agar PKI memukul Angkatan Darat lebih dulu.

Sementara menurut Njoto, PKI tidak ada hubungannya dengan pembunuhan para Jenderal. ” Saya tidak tahu apa pun, sampai-sampai sesudah terjadinya,” katanya dalam wawancara dengan Asahi Evening News.

Keterangan Njoto sama dengan komentar Oei Hai Djoen, mantan anggota Comite Central. ”Kami semua tidak tahu apa yang terjadi,” kata dia.

Presiden Soekarno sendiri menyatakan Gestok (Gerakan Satu Oktober)—demikian istilah Bung Karno—terjadi karena keblingernya pimpinan PKI, lihainya kekuatan Barat atau kekuatan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme alias Nekolim, serta adanya ”oknum yang tidak benar”.

 ***

 Dan, dari seluruh rangkaian cerita di atas, bisa ditarik hipotesa jika Soeharto dan Sjam Kamaruzzaman adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang peristiwa itu. Mereka kompak memprovokasi Untung dkk dalam peristiwa tersebut. Atau bisa juga Soeharto memprovokasi Sjam, dan Sjam memprovokasi ”anak-anak” yang di bawah binaannya.

Masih ada orang lain yang tahu rencana tersebut lebih dulu. Orang itu ialah Soekarno. Tetapi, bisa dipastikan ia tidak menginginkan pembunuhan terhadap para jenderal yang dituduh membentuk Dewan Jenderal (dingkat ”DD” dalam ejaan saat itu). Soekarno orang yang selalu menghindari pertikaian. Ia berkali-kali berpesan: jangan gontok-gontokan, apalagi pertumpahan darah. Silakan jor-joran, tapi jangan dor-doran.

Maksud Soekarno, barangkali, ia hanya meminta pertanggung-jawaban mereka yang dituduh dalam DD. Maka, ketika ia mendengar ada beberapa jenderal yang mati dibunuh, ia segera memberi perintah supaya seluruh gerakan berhenti. Mungkin Untung, Latief, dan Soepardjo pun tidak menghendaki pembunuhan, tapi hanya hendak menghadapkan mereka kepada Presiden untuk diminta pertanggungjawaban mereka –dan keterangan demikianlah yang banyak terungkap di persidangan.

Pada malam 30 September Soekarno dan Aidit agaknya memang yakin tentang adanya DD, dan bahwa DD berencana merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965 –di mana rencana itu seperti yang dirinci dalam Laporan Dubes AS Marshall Green 1 Oktober 1965 pts 2 dan 4. Begitu juga Untung dkk, mereka yakin DD memang ada. Dalam prosesnya, tahun 1967, Sudisman juga yakin tentang adanya DD dan rencana mereka. Begitu juga pendapat PKI, seperti terpapar dalam dokumen KOK mereka.

Maka, bisa disimpulkan bahwa Peristiwa ’65 itu memang suatu provokasi. Pertanyaannya, siapa provokatornya? Apakah DD? Sepertinya bukan.

Keterangan seorang bekas mayor bernama Rudhito ini tampaknya bisa menjadi petunjuk. Dalam proses pengadilan Untung, dia mengaku mendapatkan sebuah pita rekaman dan sebuah catatan tentang DD, yang ia terima pada 26 September 1965, di depan gedung Front Nasional. Ia menerima itu dari Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya orang NU, dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, keduanya dari IPKI.

Mereka mengajak Rudhito agar membantu rencana DD. Isi dari pita rekaman itu adalah pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September 1965 di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rudhito ingat, ia mendengar suara Mayjen S Parman, juga dari catatan yang diterimanya, bahwa DD telah menyusun daftar tokoh-tokoh yang akan diangkat sebagai menteri dalam pemerintahan yang akan dibentuk DD.

Susunan menteri itu sebagai berikut:

  • AH Nasution calon perdana menteri;
  • Suprapto menteri dalam negeri;
  • Yani menteri hankam;
  • Harjono menteri luar negeri;
  • Sutojo menteri kehakiman dan
  • S Parman jaksa agung.

Nama lain yang disebut adalah Jenderal Sukendro. Perhatikan, nama Soeharto tidak disebut-sebut!

Ternyata tape itu tidak pernah muncul sebagai bukti, baik pada sidang Untung maupun pada sidang-sidang yang lain. Menurut Rudhito, dan Untung sebagai terdakwa, tape itu diserahkan kepada Jenderal Soepardjo, yang pada 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan. Soepardjo rupanya memberikan dokumen penting itu pada Presiden Soekarno.

Menurut Rudhito, dokumen itu juga ada pada Kejaksaan Agung dan Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Negara atau Kortrar. Nah, dari kronologis ini, kesimpulan yang bisa ditarik adalah, kemungkinan besar tape yang tidak pernah muncul, dan catatan yang diterima Rudhito itu, adalah sebuah DOKUMEN PALSU sebagai bagian dari operasi intelijen dalam melakukan provokasi.

Maksudnya adalah agar kelompok Untung, pimpinan PKI, bahkan Presiden Soekarno yakin dan percaya jika DD memang ada, dan rencana merebut kekuasaan dari Soekarno dan kabinetnya juga benar. Namun, tipu muslihat ini sebenarnya provokasi, untuk memancing Soekarno maupun pimpinan PKI, khususnya Aidit, agar meneruskan usaha mereka menggagalkan rencana aksi DD pada tanggal 5 Oktober 1965.

Maka, dalam proses persidangan Subandrio pun muncul istilah ”daripada didahului lebih baik mendahului”. Pembunuhan sengaja itu tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI, Bung Karno, dan gerakan kiri di Indonesia umumnya.

Menurut seorang pengamat politik, Coen Holtzappel, dalang peristiwa berdarah September ’65 itu ialah Jenderal Sukendro, yang pernah menjabat sebagai kepala intelijen militer, dan Kolonel Supardjo, Sekretaris Kotrar yang pernah menjadi pembantu Sukendro.

Tentang Sukendro, Gabriel Kolko –seorang sejarawan dan penulis Amerika— dalam buku Confronting The Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980, hal. 181, memaparkan jika pada 5 November 1965 Sukendro minta bantuan rahasia agar AS mengirim ”persenjataan kecil dan alat komunikasi”, yang akan dipakai oleh pemuda Islam dan nasionalis untuk membasmi PKI.

Kedutaan AS setuju, dan barang-barang itu dijanjikan akan dikirim sebagai ”obat-obatan”. Bukti yang dipakai Kolko untuk menarik kesimpulan tersebut ialah teks telegram dari Kedubes AS ke Washington tanggal 5/11, 7/11, dan 11/11-65.

Jika merunut segala kejadian itu, maka bisa disimpulkan jika analisis pendek Bung Karno ketika ia dituntut pertanggungjawaban MPRS tentang Peristiwa G30S itu benar. Dalam pidatonya, untuk ”Pelengkapan Pidato Nawaksara” pada 10 Januari 1967, Bung Karno mengatakan, bahwa peristiwa G30S timbul oleh ”pertemuannya” tiga sebab: 1) keblingernya pimpinan PKI, 2) kelihaian subversi Nekolim, dan 3) memang adanya ”oknum-oknum yang tidak benar”.

Di dalam pidato tersebut, Bung Karno juga tegas menyatakan bahwa semua rencana ini bertujuan untuk peralihan kekuasaan, yang dipelintir oleh Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar.

“Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertempik sorak sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu sebagai suatu transfer of authority. Dikiranya SP 11 Maret itu sebagai suatu sorveignity. Padahal tidak! SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal.”

Dengan ini Bung Karno tentu bermaksud mengatakan, bahwa dalang yang sebenarnya ada di luar negeri. Lisa Pease, seorang jurnalis Amerika yang mencoba mengusut kematian John F Kennedy, menemukan benang merah antara tragedi di Amerika itu dengan rencana CIA untuk mengobok-obok Indonesia.

Menurut temuan Lisa, salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Presiden Lyndon Johnson, termasuk dalam kampanye Johnson pada pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C Long, seorang anggota dewan direksi Freeport. Johnson –yang menggantikan Kennedy— langsung menarik semua bantuan ekonomi dan persenjataan untuk Indonesia begitu ia menjabat. Indonesia berpresiden Soekarno tentu saja. Sebelumnya, hubungan Soekarno-Kennedy memang sangat mesra, di mana Amerika terus menyuplai bantuan untuk Indonesia –termasuk dalam upaya merebut Irian Barat dan konfrontasi melawan Malaya. Namun, setelah Kennedy terbunuh, dan Johnson naik, kebijakan politik Paman Sam pun berbalik arah.

Long menyokong presiden Amerika yang anti-Soekarno itu sebab ia punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex –perusahaan yang mengadakan kerjasama patungan dengan Standard Oil of California. Perusahaan terakhir ini disebut-sebut juga punya andil dalam pemberontakan Permesta.

Apa kepentingan Caltex? Begini. Pada tahun 1961 Sukarno memutuskan kebijakan baru terkait kontrak perminyakan di Indonesia. Sukarno mengharuskan 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia saat itu, jelas sangat terpukul oleh kebijakan tersebut.

Long sangat marah terhadap Sukarno dan dia punya berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya –demikianlah menurut temuan Lisa. Dan bukan suatu kebetulan, sepertinya, jika Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, di mana dia dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Presbysterian Hospital merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease sangat cermat menelusuri riwayat kehidupan Long. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long sementara pensiun sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”?

Pease menemukan data, pada Maret 1965, Augustus C Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan milik John D. Rockefeller –taipan yang terkenal sebagai ”pengendali dunia”. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Sukarno –yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai our local army friend alias prajurit lokal teman kita.

Nah, siapakah our local army friend yang disebut Long? Jika meruntut kronologi di atas, bisa disimpulkan bahwa mereka adalah Jenderal Soeharto, Sukendro, dan kanca-kancanya. Dan mereka memang berhasil. Angkatan Darat mengambil-alih kendali negeri ini, untuk ”mengamanken” aktivitas Paman Sam dan kroni-kroninya menggerogoti negeri.

Siapapun dalangnya, yang pasti Angkatan Daratlah yang punya ulah.

Soekarno dan Soeharto

 


 Drama Rivalitas 1998

Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bung Karno berkali-kali memperingatkan tentang itu. Sejarah memberi kita banyak pelajaran. Kita harus belajar darinya, sebab, sejarah selalu mengulang dirinya sendiri.

Sejarah perebutan kekuasaan 1965 berulang. Dan, lagi-lagi, Angkatan Darat yang punya peran. Soeharto, yang selama 32 tahun berkuasa setelah berhasil merebut singgasana Soekarno dengan intrik ala militernya, ketiban karma. Angkatan Darat yang ditunggainya untuk merebut kekuasaan bersama lumuran darah, lalu dianak-emaskannya selama ia memerintah, mengkudetanya. Soeharto kualat.

Dan salah satu indikasi kudeta itu seperti yang dipaparkan oleh seorang penulis Kompasiana, bernama Widyawati Angkawijaya, dalam artikelnya berjudul Inikah Penyebab Prabowo dan Titiek Soeharto Berpisah. (http://m.kompasiana.com/post/read/659837/1/inikah-penyebab-prabowo-dan-titiek-soeharto-berpisah.html, diakses pada 30 Mei 2014, pk. 20.00 WIB). Memang, tulisan ini Prabowosentris. Tapi, terlepas dari sudut pandang tersebut, dari uraian tulisan ini, kita bisa melihat jika AD berulah lagi. Saya coba mengambil poin-poin penting dalam tulisan tersebut, agar tak terlalu terkesan ”Prabowois”.

 ***

 Jauh sebelum peristiwa Mei 1998, telah terjadi rivalitas antara Prabowo dan Wiranto. Indikasi ketidaksukaan Wiranto terlihat dari absennya dia sebagai Panglima ABRI dalam acara serahterima Pangkostrad Letjen Soegiono kepada Prabowo. Saat pemberhentian Prabowo sebagai perwira militer, Wiranto mencopot tanda-tanda pangkat Prabowo dengan satu tangan. Proses berakhir-paksanya karir militer Prabowo memang tidak bisa dilepaskan dari rivalitas mereka.

Mengenai penembakan mahasiswa Trisakti, Wiranto terkesan sengaja tidak mengusut kasus ini cepat-cepat. Akibatnya, tuduhan dialamatkan ke Prabowo, yang kemudian menjadi bulan-bulanan opini publik, dicurigai sebagai orang di balik penembakan.

Beredar kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan adalah kopasus yang memakai seragam Polri, lalu menjalankan peran sebagai snipper. Entah siapa yang mulai mengembuskannya. Namun, teori ini tidak terbukti, karena peluru snipper Kopassus berukuran di atas 7 mm sementara proyektil peluru yang tertanam di korban berkaliber 5,56 mm. Korban juga dipilih secara acak. Kalau snipper betulan, mereka tak akan memilih acak. Mereka akan memilih, misalnya, pemimpin demo.

Kapuspom ABRI Sjamsu Djalal kesulitan memaksa Kapolri Dibyo Widodo agar menyerahkan anggotanya yang dicurigai terlibat. Kesulitan ini tak langsung direspons Wiranto. Baru setelah 17 hari setelah insiden berlalu, Wiranto memanggil Dibyo, dan memerintahkannya menyerahkan anggota. Itupun anggota diserahkan ke Polda, bukan ke POM ABRI.

Senjata sebagai barang bukti baru diserahkan tanggal 19 Juni 1998, hampir sebulan sejak peristiwa terjadi. Uji balistik di Belfast, Irlandia, pada tahun 2000 membuktikan bahwa peluru berasal dari anggota Polri unit gegana. Jika mengacu pada garis komando, semestinya bukan ulah Prabowo. Sebagai Pangkostrad, ia tidak punya jalur komando ke Polri. Dalam militer, garis komando benar-benar diterapkan. Polri saat itu masih menjadi bagian ABRI, dan Pangabnya adalah Wiranto.

Saat situasi makin mengarah rusuh, 12 Mei 1998, Wiranto tidak memerintahkan pasukan agar berada di Jakarta. Atas permintaan Pangdam Jaya—yang mendapat perintah dari Mabes ABRI—Pangkostrad Prabowo membantu pengamanan ibukota. Ia mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makassar, dan Malang untuk membantu Kodam. Wiranto tak memberi bantuan pesawat untuk mendatangkan pasukan itu, dan Prabowo memilih mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Seharusnya, jika negara dalam keadaan genting, panglima wajib mengambil alih komando dan secara fisik wajib berada di lokasi. Tetapi yang terjadi Wiranto terkesan tak beriktikad untuk mencegah terjadinya kekacauan yang menelan korban hingga ribuan orang tersebut.

Sementara itu, ketika ibukota sedang genting-gentingnya, Wiranto pergi ke Malang, 14 Mei 1998. Wiranto tahu ada kerusuhan, tetapi berkukuh ke Malang untuk menghadiri adalah serah-terima PPRC dari Divisi I ke Divisi II. Wiranto menjadi inspektur upacaranya. Sebenarnya, acara di Malang itu seremonial rutin yang bisa diwakilkan. Uniknya, untuk serahterima Pangkostrad saja Wiranto bisa berhalangan hadir, namun dalam kondisi ibukota yang genting, dia, sebagai pemegang kunci komando, nekat berangkat ke Malang demi jadi irup acara seremonial.

Tanggal 13 Mei malam, sehari setelah kerusuhan dimulai, atau sehari sebelum keberangkatannya ke Malang, Wiranto memimpin rapat Garnisun Jakarta. Dalam pertemuan itu, dia menanyakan situasi terakhir. Saat itu, Prabowo menunjuk Kasum TNI Fahariur Razi agar menjadi irup di Malang. Tetapi, tiba-tiba posisi Fahariur Razi diambil-alih Wiranto.

Wiranto ke Malang mengajak komandan-komandan, seperti Danjen Kopasus dan Komandan Marinir. Sebenarnya Prabowo sudah berulang kali menghubungi Wiranto agar membatalkan kepergiannya. Tapi, Wiranto menjawab: “Show must goon”. Ini mirip dengan Soeharto yang tahu akan gerakan 30 September namun sengaja tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Seperti yang sudah dibahas di atas, Soeharto memilih ke RSPAD karena anaknya ketumpahan sup panas, lalu pulang, tidur, dan mengarang cerita.

Belakangan kubu Wiranto melemparkan kesalahan kepada Prabowo, yang dianggap mengakibatkan kerusuhan itu. Padahal, Wiranto sudah menggelar rapat Garnisun tanggal 13 Mei untuk menanyakan situasi terakhir, tapi ia tak mengambil keputusan, dan malah pergi ke Malang. Apakah Zaki Anwar Makarim, sebagai ketua Badan Intelijen ABRI, tidak pernah mengingatkan Wiranto akan ada kerusuhan? Bukankah Prabowo sudah mengingatkan Wiranto akan terjadi kerusuhan dan mencegahnya pergi ke Malang? Mengapa Wiranto tidak bergeming?

Lantas, setelah kerusuhan, Wiranto membentuk Pam Swakarsa, yang rencananya akan dipakai sebagai perlawanan kalangan sipil terhadap demo yang semakin menjadi-jadi. Pam Swakarsa sendiri memiliki ”produk unggulan”, yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang kemudian direspon dengan hadirnya Jaringan Islam Liberal (JIL). Belakangan, muncul kecurigaan jika justru Pam Swakarsa inilah salah satu penyulut kerusuhan Mei.

Bukti lain semakin mengarah kepada Wiranto dan AD sebagai dalang sesungguhnya dari kerusuhan Mei 1998 tersirat dari pengakuan mantan Kapuspom ABRI Sjamsu Djalal. Menurut Sjamsu, ketika melihat kondisi ibukota semakin tidak terkendali, dia menyarankan untuk memberlakukan jam malam. Namun, Wiranto bergeming. Artinya, ada lebih dari satu orang yang memberi peringatan kepada Wiranto saat itu.

Jadi, jika melihat runutan peristiwa di atas, bisa jadi keputusannya berangkat ke Malang adalah bagian dari “rencana”.

Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah kerusuhan Mei itu murni spontanitas warga atau karena rekayasa dalam kaitan perebutan kekuasaan saat itu? Mengenai pembentukan Pam Swakarsa, Kivlan Zein sudah memberi testimoni bahwa itu adalah bentukan Wiranto. Dia yang ditugasi perintah pembentukan Pam Swakarsa diberikan oleh Wiranto. Wiranto memanggil Kivlan Zein untuk meminta dana dari Setiawan Djodi. Pertemuan ini diatur oleh Jimmly Asshidiqie. Dalam pertemuan tersebut, Wiranto mengatakan pembentukan Pam Swakarsa ini atas perintah Habibie. Jimmly akrab dengan Habibie dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Satu lagi: biasanya, kerusuhan yang terjadi karena spontanitas itu berawal dari satu titik, kemudian meluas dengan menjalar. Tapi, faktanya, pada Mei itu, kerusuhan terjadi serempak ke seluruh penjuru kota. Satu-satunya jawaban yang bisa diterima akal sehat, kenapa bisa seserempak itu, adalah bahwa kerusuhan itu terjadi “by design”, dimulai berdasarkan komando pihak-pihak tertentu.

Pagi hari, tanggal 14 Mei, ada pasukan dari Solo diterbangkan ke Jakarta dan mendarat di Halim. Di saat yang sama, kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo secara bersamaan. Semua terjadi di pagi hari, di waktu yang persis bersamaan. Tidak ada jeda. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa kerusuhan di kedua kota ini sudah direncanakan matang dan di bawah komando yang sama. Di saat massa mulai menjarah di Jakarta, di saat yang sama kejadian serupa terjadi di Solo. Modusnya sama persis. Jika kerusuhan itu spontanitas, mengapa bisa serempak di berbagai penjuru Jakarta sekaligus Solo?

Dari Yogya Plaza, ada ada kesaksian, seorang ibu mencari anaknya yang ikut masuk ke plaza karena disuruh seseorang. Tetapi, di lantai 2 dia ditampar dan disuruh keluar, dan dia keluar sebelum pintu ditutup dari luar. Yogya Plaza akhirnya terbakar. Mungkinkah mahasiswa atau penduduk urban sengaja memasukkan massa ke dalam gedung lalu membakarnya dari luar? Atau ada pihak tertentu yang sengaja memobilisasi massa supaya terjadi kekacauan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu ambil peranan?

Sebagaimana yang kita ketahui selanjutnya, kondisi kacau itu akhirnya mempercepat proses jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Siapakah yang diuntungkan dari jatuhnya Soeharto? Wiranto atau Prabowo? Yang jelas, sesaat setelah lengsernya Soeharto, Wiranto sebagai Pangab dengan mudahnya menghancurkan karir militer Prabowo.

Selain karena demo besar-besaran, kejatuhan Soeharto juga disebabkan pengkhianatan para elit, baik sipil maupun militer, yang mana mereka sesungguhnya bagian dari kroni Soeharto sendiri. Peristiwa jatuhnya Soeharto dari kekuasaanya itu sendiri lebih tepat dikatakan hasil dari sebuah kudeta halus (soft coup), memanfaatkan demonstrasi mahasiswa yang merebak di mana-mana.

Dalam suasana genting jatuhnya kekuasaan Soeharto, rivalitas antara para perwira ABRI kembali bermunculan. Akibat lemahnya kepemimpinan Wiranto sebagai Pangab, ditambah suasana yang tidak menentu, masing-masing perwira berusaha memanfaatkan situasi tersebut. Para perwira berusaha “berinvestasi” untuk masa depan masing-masing, setidaknya mengamankan posisi. Saat itu terlihat jelas jika di tubuh ABRI sendiri tidak solid di bawah satu komando. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri dan saling curiga satu sama lain.

Salah satu contohnya adalah adanya siaran pers dari puspen (pusat penerangan) ABRI menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Siaran pers, kendati dibantah langsung oleh Wiranto, turut mempercepat proses lengsernya Soeharto. Salah satu isi dari rilis tersebut adalah dukungan terhadap sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mendukung lengsernya Presiden Soeharto. Sebenarnya itu bukan rilis resmi ABRI, karena tidak memakai kop surat dan tidak ditanda tangani. Menurut Makodongan, siaran pers dukungan terhadap sikap PBNU itu dibuat oleh Mardianto dan Kasospol saat itu, SBY.

Tengah malam itu juga, setelah siaran pers tersebar, Wiranto membangunkan seluruh perwira untuk menarik rilis itu dari seluruh media massa agar tidak diterbitkan. Namun, terlambat. Siaran pers terlanjur beredar. Soeharto yang tahu tentang ini semakin kehilangan perspektif terhadap kondisi lapangan, terutama soal dukungan ABRI. Kejadian ini memperburuk hubungan Prabowo dan Wiranto, karena Wiranto menganggap Prabowo-lah yang mengadukan ini ke Presiden.

Tanggal 18 Mei, Harmoko yang selalu menjilat Soeharto akhirnya menjadi “Brutus” dengan meminta agar tuannya mundur secara arif dan bijaksana. Sikap Harmoko ini cukup mengejutkan, mengingat keberadaannya sebagai Ketua DPR/MPR sejatinya semata-mata untuk mengamankan kekuasaan Soeharto. Sebelumnya, dia selalu langganan dipilih sebagai menteri oleh Soeharto. Bisa dikatakan, dia telah memperoleh segala-galanya karena Soeharto.

Namun, karena desakan mahasiswa dan tokoh masyarakat, akhirnya dia memilih menyelamatkan diri sendiri. Begitu pernyataan pemimpin DPR/MPR itu terlontar, mahasiswa yang menduduki gedung DPR dan masyarakat seluruh Indonesia menyambutnya dengan gegap gempita. Tetapi, kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena sekitar pukul 23:00 WIB, Wiranto menyampaikan bahwa ABRI menolak pernyataan Harmoko itu.

Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan kekuasaannya, sebenarnya Soeharto sudah berniat mundur dari jabatannya. Namun, dia ingin memastikan, pasca-mundurnya dia sebagai presiden, tidak ada kekacauan yang membuka peluang bagi militer untuk berkuasa. Sepertinya Soeharto trauma dengan caranya sendiri, bagaimana ia merebut kekuasaan dari Soekarno.

Tanggal 19 Mei diadakanlah pertemuan antara Soeharto dengan beberapa tokoh masyarakat, antara lain Gus Dur, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Nadjib, dll, minus Amien Rais. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyatakan akan membentuk Kabinet Reformasi yang akan menyiapkan pemilu.

Sementara itu, menjelang rencana Amien Rais yang akan mengumpulkan massa di Monas, tanggal 19 Mei, Wiranto mengadakan rapat di Mabes. Dalam rapat yang dihadiri para perwira tinggi militer itu kembali muncul perbedaan antara Prabowo dan Wiranto. Wiranto mengatakan bahwa perintah yang dibuat adalah mencegah masuknya pendemo dengan segala cara (at all cost). Berkali-kali Prabowo menanyakan apa maksud perintah itu? Apakah akan digunakan peluru tajam? Pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan jelas oleh Wiranto.

Kivlan Zein pun menggelar tank dan panser dengan perintah, “Lindas saja mereka yang memaksa masuk Monas!” langsung dari Wiranto. Kivlan meminta kepada Prabowo untuk bicara dengan Amien Rais agar membatalkan rencana demo sejuta umat di Monas. “Dari pada saya dimusuhi umat Islam, lebih baik saya tangkap Amien Rais” kata Kivlan. Akhirnya Amien Rais membatalkan rencana demo.

Saat menghadapi Habibie, Prabowo berkata, “Pak, Bapak Sepuh mungkin akan lengser siapkah anda menggantikannya?” Bapak Sepuh adalah sapaan Prabowo kepada Soeharto, yang saat itu menjadi mertuanya.

Selanjutnya Prabowo meminta Habibie untuk mempersiapkan diri. Di sini terlihat bahwa Prabowo merasa tidak punya masalah dengan Habibie. Jika kita membaca ulang berita-berita media jauh sebelumnya, juga tampak jelas hubungan kedua tokoh ini sangat akrab. Berulang kali Prabowo menyampaikan kekagumannya pada Habibie, begitu juga sebaliknya.

Prabowo yang berhasil meredakan situasi merasa akan mendapat pujian. Maka datanglah dia ke Cendana. Tapi celaka, disitu sudah ada kelompok Wiranto yang duduk bersama-sama dengan Soeharto dan putra-putrinya. Rupanya disitu Wiranto “mengadukan” manuver Prabowo, yang mengindikasikan dia runtang-runtung dengan Habibie dan para aktivis. Saat Prabowo tiba, Mamiek langsung menghardiknya dengan kasar sambil mengacungkan telunjuk hanya satu inci dari hidung Prabowo, sambil berkata, “Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi!”

Prabowo keluar menunggu sambil bilang, “Saya butuh penjelasan”. Titiek –istri Prabowo- hanya bisa menangis, lalu pulang. Saat itu sesungguhnya Prabowo sudah dikalahkan, kalah oleh lobi dan pendekatan Wiranto yang meyakinkan. Dalam kondisi gamang seperti itu, Soeharto rentan menerima informasi yang dipelintir. Hal yang sama akan terulang kembali pada Habibie. Kali ini Wiranto sendiri mengakui ada informasi yang salah ditangkap Habibie soal dirinya.

Sementara itu, Habibie yang merasa terancam dengan rencana pembentukan Kabinet Reformasi, mengeluarkan kartu As-nya. Dia dan 14 menteri ekuin di bawah Ginandjar Kartasasmita menyampaikan keberatannya untuk menjadi bagian dari Kabinet Reformasi. Soeharto merasa benar-benar terpukul atas kejadian terakhir ini karena merasa ditinggalkan. Apalagi, di antara mereka ada yang dianggap sebagai orang-orang yang dia “selamatkan”.

Malam itu Soeharto terlihat gugup dan bimbang. Suatu kejadian langka. Namun, di saat-saat penuh kekecewaan itu, hadir sahabat-sahabat sejati yang menunjukkan kesetiaannya. Malam itu para mantan wapres menyampaikan dukungannya; Umar Wirahadikusuma, Sudharmono, dan Try Sutrisno.

Sekitar pukul 23:00 WIB, Soeharto memanggil Yusril Ihza Mahendra, Saadilah Mursayaid, dan Wiranto, menyampaikan bahwa besok akan menyerahkan kekuasaan kepada Habibie. Esok paginya, Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Ahmad, dan Ismail Hasan Metareum menemui Soeharto di ruang Jepara.

“Ada dokumen lain lagi?” Tanya Soeharto.

“Tidak Pak.” jawab Harmoko.

“Baik, kalian tunggu saja di sini, saya akan melaksanakan pasal 8 UUD 45,” kata Soeharto.

Di Credential Room, Soeharto bertemu Habibie. Soeharto melengos. Soeharto sangat sakit hati dengan murid kesayangannya ini. Selesai menyampaikan pidato pengunduran diri, dia menyalami Habibie, dan kembali ke ruang Jepara. Kepada para pimpinan DPR/MPR itu dia berkata, “Saya sudah bukan presiden lagi”.

Tutut sembab matanya karena menangis. Harmoko melongo. Pagi itu adalah pertemuan terakhir Soeharto dan Habibie. Bahkan, saat kritis menjelang ajalnya pun, Habibie dilarang menemui Soeharto.

Hubungan Soeharto dan Habibie adalah hubungan panjang dua manusia yang berhasil menjadi pemimpin negeri ini. Soeharto mengenal Habibie sejak Habibie masih anak-anak. Bahkan, saat ayah Habibie meninggal, Soehartolah yang menyalatkannya. Soeharto-lah yang menutupkan mata ayah Habibie saat meninggal dunia. Dalam buku biografinya, Soeharto tidak segan-segan menunjukkan kepercayaan dan rasa sayangnya terhadap Habibie. Soeharto pula yang mengirim utusan untuk menjemput Habibie di Jerman untuk kembali ke Indonesia. Kita belajar dari sini. Bagaimana demi kedudukan hubungan umat manusia yang begitu dalam mampu dikorbankan.

Sekitar pukul 23:00 WIB Prabowo dan Muhdi Pr bertemu Habibie di kediamannya, untuk memberi dukungan pada presiden baru. Namun, keesokannya, tanggal 22 Mei, selesai Shalat Jumat, Prabowo mendapat kabar mengejutkan. Prabowo di Makostrad ditelepon Mabes AD, diminta menanggalkan benderanya. Perintah itu tak lain artinya jabatannya dicopot.

Prabowo ingat kata Habibie jauh sebelumnya, “Prabowo, kapan pun kamu ragu temui saya, jugan pikirkan protokoler!” Maka Prabowo menemui Habibie.

Prabowo berkata, “Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya.” Tapi, Habibie menjelaskan, dia mendapatkan laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan istana. Wiranto bergerak lebih cepat.

Prabowo minta setidaknya 3 bulan di Kostrad. Habibie menolak. “Tidak, sampai matahari terbenam anda harus menyerahkan semua pasukan!”

Kita tidak pernah tahu apakah baik Soeharto maupun Habibie sama-sama salah mengartikan informasi yang disampaikan Wiranto, atau memang ada kesengajaan melakukan miss-informasi terhadap Prabowo mengingat persaingan internal ABRI saat itu.

 ***

 Nah, jika melihat runtutan peristiwa yang diurai dalam tulisan di atas, dan jika memang data-data dalam tulisan tersebut valid, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejarah benar-benar telah berulang. Soeharto mengkudeta Soekarno dengan trik dan provokasi pada 1965, dan begitu pula yang dilakukan AD, entah oleh Wiranto atau Prabowo, atau entah siapa, pada Soeharto 33 tahun kemudian .

Lagi-lagi, kekacauan ini disebabkan oleh intrik elite Angkatan Darat. Banyak spekulasi berkembang, beberapa disertai bukti, jika CIA terlibat di tahun 1998. Namun, saya tidak akan membahas keterlibatan itu, karena sudah terlalu banyak buku yang mengungkapnya. Terlepas apakah tulisan ini bentuk pembelaan untuk Prabowo, poin penting yang saya lihat hanyalah: sejarah perebutan kekuasaan itu berulang, dan lagi-lagi AD lah yang punya peran. Titik inilah yang saya bingkai.

Wiranto dan Prabowo


 Langkah Lincah Jenderal Oportunis

Sepertinya Wiranto adalah jenderal apes. Belum sempat ia mencicipi peran sebagai pimpinan tertinggi, dia keburu ”dikudeta” duluan. Sejarah, sekali lagi, berulang. Soekarno dikudeta Soeharto yang dia gadang-gadang. Soeharto ditelikung Wiranto, yang notabene kadernya. Dan Wiranto, yang sayangnya belum sempat berkuasa, pun dikudeta secara halus oleh anak buah kepercayaannya; Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono.

Lagi-lagi Angkatan Darat.

 ***

 DI akhir era Soeharto, SBY adalah Kasospol ABRI di bawah Panglima ABRI Wiranto –seperti yang telah disinggung di atas. Soal hubungan dan peran, telah dibahas di sub-bab terdahulu. Di bab ini, kita akan membahas kejadian pasca-peristiwa tersebut.

Tanggal 16 Mei 1998, Mabes ABRI di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, dipenuhi wartawan karena ada siaran pers soal Wiranto yang setuju Soeharto mundur. Tapi Wiranto tak muncul-muncul.

Ketika banyak orang sedang menunggu-nunggu Wiranto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI, Wahab Mokodongan, tiba-tiba membagikan siaran pers yang isinya menimbulkan kontroversi: ABRI Mendukung Pernyataan PBNU. Padahal pernyataan salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air itu adalah minta Soeharto turun.

Mendapati ada siaran pers itu, Wiranto kaget. Kemudian baru diketahui bahwa SBY-lah yang mengkonsep siaran tersebut. Usut punya usut, ternyata dengan cara itu, SBY bermaksud mendorong Wiranto agar mengambil alih kekuasaan. Akibat dari manuver tersebut, Wiranto sempat kena tuding mau mengkudeta Soeharto.

Seperti ditulis di bukunya, SBY bahkan sempat bertanya pada Wiranto, “Apakah Bapak akan ambil kekuasaan?” Ketika itu target jabatan SBY adalah Pangab. Kalau Wiranto bisa jadi Presiden, dengan mengambilalih kekuasaan dari Soeharto, tentu dia yang akan ditunjuk jadi Pangab, orang nomor satu di ABRI. Tapi, manuver Wiranto yang ditunggu-tunggu tak juga dilakukan. SBY bahkan menuding seniornya itu penakut.

Dan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyataan persetujuan Soeharto mundur itu kemudian buru-buru ditepis Wiranto. Karena itulah dia tak muncul.

Tapi, setelah Soeharto jatuh dengan sendirinya, SBY memanfaatkan momentum itu dan dieksploitasinya sebagai bentuk keberpihakannya pada kelompok reformis. Ke mana-mana ia mengatakan jika dia adalah ABRI reformis dan ABRI perlu paradigma baru. Dengan tampil sebagai sosok seolah-olah berpihak pada perubahan, SBY tampil dalam elite politik pada pemerintahan pasca Soeharto. Dramanya berhasil.

Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999), SBY menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI. Jabatan ini sama sekali tak memuaskannya karena tak memberinya peluang untuk leluasa bermanuver politik. Ia sangat gerah pada pemerintahan Habibie, karena pada dasarnya dia sama sekali tak percaya pada pemerintahan sipil. Berhubung ABRI masih ada di bawah Pangab Wiranto, SBY tetap harus loyal pada atasannya itu. Apapun kata Wiranto, ia patuhi.

Dalam situasi yang sama, dia juga memanfaatkan Wiranto. Dalam kasus Jajak Pendapat Agustus 1999 di Timor Timur, contohnya, SBY mendukung Wiranto yang setuju agar dilakukan jajak pendapat. Ia juga yang meyakinkan Wiranto agar Jajak Pendapat itu dilaksanakan. Sementara Presiden Habibie setuju-setuju saja dengan rencana ini, karena dia memang sedang mendambakan Nobel Perdamaian yang bisa membuatnya terpilih lagi dalam Sidang Umum MPR, Oktober 1999.

Tapi hasilnya malah jauh dari harapan: Timor Timur lepas. Ribuan nyawa tentara yang berkorban dalam aneksasi Timor Timur tahun 1975 lalu terbuang sia-sia. Tapi di saat yang sama, SBY malah dipuji Amerika karena sudah ”menjalankan misi dengan baik”. Sudah lama AS dan negara sekutunya, Australia, ingin Timor Timur pisah dari Indonesia. SBY dan Wiranto juga berhasil mendorong Habibie yang ultra-liberal agar Jajak Pendapat menghasilkan kemerdekaan Timor Timur.

Ketika Sidang Umum MPR Oktober 1999, Wiranto sempat maju jadi capres, kendati ketika itu belum melepas jabatannya sebagai Pangab. SBY-lah yang mendorong Wiranto untuk maju. Bahkan, ketika dia menyatakan mencabut pencalonannya sebagai capres, orang yang paling menonjol berdiri di belakang Wiranto adalah SBY. Gambar Wiranto-SBY kala itu bisa dilihat dalam iklan-iklan Wiranto di awal-awal masa reformasi dulu. Di situ, SBY kelihatan seperti ajudan Wiranto dengan pandangan lurus ke depan tak berkedip.

Sidang Umum MPR akhirnya dimenangkan Abdurahman Wahid yang didukung Poros Tengah. Aliansi Poros Tengah berhasil menjegal Megawati yang partainya, PDIP, menang Pemilu Juni 1999.

Ketika berkuasa, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat SBY jadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) pada 26 Oktober 1999. Ini adalah bentuk deal Gus Dur dengan ABRI. Waktu itu dia masih jenderal aktif.

SBY berhasil mendapat simpati dan kepercayaan dari Gus Dur. Ia bahkan mendapat pekerjaan dan tugas di luar kewenangannya sebagai Mentamben. Gus Dur memperlakukannya seperti anak emas. Bahkan Gus Dur menunjuknya sebagai negosiator dengan pihak Keluarga Cendana agar mau mengembalikan kekayaan Soeharto yang diduga hasil korupsi saat menjadi Presiden.

Bolak-balik SBY datang ke rumah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) untuk menyampaikan keinginan Gus Dur. Tapi, yah, rupanya tak ada upaya serius kecuali ngobrol-ngobrol ringan saja dengan beberapa anggota Keluarga Cendana.

Ketika Gus Dur merombak kabinetnya 26 Agustus 2000, SBY tetap dipercaya dan mendapat promosi sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam). Kepercayaan ini diberikan karena SBY pernah bersumpah akan mendukung Presiden Gus Dur hingga selesai.

Tapi pada kenyataannya harapan Gus Dur itu bertepuk sebelah tangan. Pemerintahan Gus Dur terus digoyang DPR karena kasus Buloggate dan Bruneigate. DPR bahkan sudah mengeluarkan Memorandum I dan Memorandum II, sebelum diputuskan adanya Sidang Istimewa (SI). Memorandum II keluar tanggal 30 April 2001 dan berakhir satu bulan. Bayang-bayang Sidang Istimewa mengancam pemerintahan Gus Dur. Ia benar-benar di ujung tanduk.

Sebagai langkah antisipatif, Gus Dur berunding dengan SBY untuk mengantisipasi agar pemerintahannya tak jatuh. Reputasi Gus Dur ketika itu sudah sangat jelek di masyarakat dan DPR. Di tengah keterpepetannya, Gus Dur meminta SBY mendukung langkah-langkahnya menghadapi DPR. Ketika itu SBY menyatakan dukungan sepenuhnya dan ingin membuktikan bahwa sumpah setianya tak cuma ada di kata-kata.

Karena itulah, awal Mei 2001 dibentuklah Tim Tujuh (7) yang diketuai SBY. Tim ini mendapat mandat Gus Dur agar merumuskan dan mengambil segala langkah politik yang perlu untuk mengatasi ketegangan antara Presiden dan DPR secara konstruktif dan komperehensif. Gus Dur juga minta SBY membuat konsep pelimpahan tugas dan wewenang Presiden kepada orang yang ditugaskan. Demikian tinggi kepercayaan Presiden Gus Dur pada SBY saat itu.

Hasil dari Tim Tujuh yang diketuai SBY adalah perlunya Maklumat Presiden, yang intinya melimpahkan wewenang pada pejabat yang ditunjuk. Atas saran SBY, pada 28 Mei 2001, Gus Dur membuat Maklumat Presiden yang memberi perintah agar diambilnya langkah dan tindakan khusus untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan hukum secepat-cepatnya.

Maklumat diserahkan SBY. Gus Dur berharap SBY benar-benar bisa mengatasi keadaan sehingga situasi menjadi tenang.

Namun, apa yang terjadi? SBY sama sekali tak berbuat apa-apa. Ia tak melobi DPR, Wapres Megawati, atau tokoh-tokoh politik kunci yang beroposisi terhadap Gus Dur. Sebaliknya, dia malah menaikkan posisi tawarnya dalam pentas politik nasional. Ia menempatkan diri seolah-olah pihak yang bijak, yang tak mau menggunakan kekuasaan sewenang-wenang.

Keinginan-keinginan Gus Dur ditepisnya. Inilah pengkhianatan paling telanjang dalam politik Indonesia mutakhir: Gus Dur ditikam dari belakang. Gus Dur sungguh kecewa. Harapannya pada SBY tak kesampaian.

Di saat cucu Hasyim Asy’ari itu di ujung tanduk, SBY mengabaikan perintahnya. Sumpah setianya seolah tak pernah ada. Malah, tak disangka, orang yang begitu dipercayanya justru menikamnya dari belakang. SBY yang menganjurkan Maklumat, SBY juga yang mementahkannya.

Gus Dur tak tahu kalau SBY bukan semata-mata mengambil langkah itu karena rasional politik, tapi juga karena kawan-kawannya di pemerintahan Bush (AS) sudah pesan agar Gus Dur diganti. Pengamat politik Amerika, Jeffrey Winters, saat itu mengatakan Washington sudah memutuskan bahwa Gus Dur harus pergi. Indikatornya Amerika sudah tak suka lagi pada Gusdur adalah; IMF tidak mengucurkan bantuan dana USD400 juta. SBY juga beberapa kali melakukan kontak dengan Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz.

Dua hari sesudah Maklumat Presiden dikeluarkan, 30 Mei 2001, DPR sepakat menggelar sidang istimewa untuk Gus Dur. Karena sakit hati dikhianati, pada 31 Mei 2001 Gus Dur mengganti SBY dengan Agum Gumelar. Berbeda dengan SBY, Agum lebih loyal. Meski tak setuju dengan berbagai langkah Gus Dur, Agum tetap menunjukkan sikap ksatria sebagai orang yang bertahan dengan kawannya.

Ditendang oleh Gus Dur, Ambisi SBY malah berkobar. Ia berani tampil maju sebagai kandidat Wakil Presiden pada Sidang Istimewa MPR-RI, 25 Juli 2001, bersaing dengan Hamzah Haz dan Akbar Tanjung. Semua tahu, akhirnya Hamzah Haz lah yang jadi juara.

Presiden Megawati, yang menggantikan Gus Dur ,bermurah hati menampung SBY yang keleleran, tanpa jabatan dan pekerjaan. SBY melalui orang-orang dekatnya memang melobi Mega agar memakainya menjadi menteri.

Mulanya Mega ragu, karena rekam jejak tingkah laku SBY yang tak pernah setia. Tapi, SBY meminta-minta dan berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Naluri keibuan Mega tak tega menolaknya. Tanggal 10 Agustus 2001, SBY diangkat menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong. Dari sinilah ia habis-habisan membangun citra sebagai orang yang mengendalikan Megawati. Karena Megawati hemat bicara, SBY menempatkan diri semacam juru bicara pemerintah.

Apa prestasi SBY dalam Kabinet Mega? Lagi-lagi tak ada yang istimewa. Tugas-tugas penanganan konflik Ambon dan Poso justru lebih banyak dilakukan Menko Kesra Yusuf Kalla.

Di Jakarta, kalangan politisi menyindir SBY salah tempat. Harusnya dia yang jadi Menko Kesra atau Menteri Sosial. Menurut penilaian para politisi ketika itu, SBY sangat takut menangani konflik Ambon yang penuh darah. Ia ngeri untuk datang ke Ambon dan minta Kalla mewakilinya. Lahirnya Malino I dan Malino II jelas bukan prakarsa SBY.

Para wartawan bahkan tahu bagaimana SBY hanya ingin tampil ketika penandatangan perjanjian damai Malino I dan II dilakukan. SBY di ruang rias hampir satu jam untuk menata wajah dan rambutnya agar kelihatan keren ketika dipotret atau disorot kamera. Para hadirin dipaksa lama menunggu SBY merias diri sebelum penandatanganan itu.

Dalam konflik Aceh, SBY adalah orang yang mengumumkan status darurat militer di Provinsi itu pada 19 Mei 2003. Tapi dia hanya satu-dua kali berkunjung ke Aceh melihat pelaksanaannya.

Sebagai Menko Polkam, SBY piawai menggunakan kesempatan dan fasilitasnya untuk menggalang dukungan. Kantor Menko Polkam dijadikan alat untuk membina basis massa dan kendaraan politik yang akan dipakainya. Ia membentuk tim angket Kementerian Polkam serta tim monitoring evaluasi dan pengamanan pemilu di 24 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Langkah ini untuk mengukur sejauh mana aspirasi dan kehendak masyarakat dalam pemilu legislatif 5 April 2004 dan pilpres 5 Juli 2004.

Ia juga menggunakan iklan ajakan damai di televisi untuk memperbesar popularitas. Semua itu dibiayai Kementerian Polkam. Inilah langkah sistematis SBY untuk menikam Mega dari belakang. September-Oktober 2003, foto-foto SBY beredar dalam bentuk poster, stiker dan spanduk Partai Demokrat. Tanggal 9 Februari 2004, di majalah Tempo, terang-terangan SBY menyatakan siap jadi presiden. Ia juga mengaku punya pertalian dengan Partai Demokrat. Tanggal 10 Februari 2004, SBY membuat lagi pernyataan lanjutan kalau dia siap mundur dari kabinet jika resmi ditetapkan sebagai calon presiden. Langkah dan manuver SBY itu jelas mengganggu kinerja Kabinet Mega.

Para pentolan PDIP menilai SBY tengah melakukan plot politik. Harusnya SBY tidak plinplan. Jika mau maju jadi presiden, kenapa tak langsung mundur saja dari kabinet atau tetap menjalankan tugas Menko Polkam seperti amanat yang diberikan padanya? Taufik Kemas, suami Presiden Megawati yang juga fungsionaris PDIP menjadi berang. Ia tak sabar dengan manuver SBY. Tanggal 2 Maret 2004, ia menyebut SBY seperti “anak kecil.”

“Masa’, jenderal bintang empat kayak anak kecil begitu,” kata Taufik di Jakarta. Pernyataan TK (begitu panggilan akrab Taufik) adalah hasil provokasi yang dijalankan “tim sukses” SBY yaitu Sudi Silalahi, sekretaris Menko Polkam. Sudi juga perwira AD.

Sebelumnya, 1 Maret 2004, Sudi bicara di depan wartawan bahwa SBY dikucilkan Presiden Megawati. SBY, kata Sudi, tak dilibatkan dalam berbagai rapat penting Kabinet Mega. Kontan saja, suhu politik agak meningkat. Provokasi Sudi berhasil memancing amarah orang-orang PDIP.

Drama politik SBY menjadi perhatian publik. Ia menciptakan kesan sebagai orang yang teraniaya, tertindas dan terkucil oleh kekuasaan Presiden Mega. Fenomena ini sungguh ironis. Kenyataannya, justru Megawati adalah orang yang ditikam dari belakang oleh SBY. Megawati yang melindungi, mempercayai, dan memberi kewenangan yang besar pada SBY, justru dikorbankan untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Jangankan terima kasih, langkah SBY ini bahkan dijadikan bahan kampanye Partai Demokrat di berbagai daerah.

Dan setelah itu, kita semua tahu, tahun 2004 SBY menjadi ”Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat”, setelah menelikung Wiranto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Ia menjabat dua periode, setelah dalam Pemilu 2009 kembali memenangi pilihan dengan perolehan suara yang cukup telak, cukup hanya satu putaran.

Dengan demikian, di sepanjang sejarah Indonesia, harus diakui bahwa manuver politik jenderal satu ini luar biasa cantiknya. Tak melibatkan darah sama sekali, jauh lebih canggih daripada peralihan kekuasaan yang dikomandoi Soeharto, yang berlumuran darah itu.

Soal hasil pemerintahannya, saya tak bisa menyebut, nanti dikira menyebar fitnah. Yang jelas, menurut pandangan subjektif saya, banyak masalah yang tak tuntas, bahkan menjadi, terutama soal penegakan supremasi hukum. Kasus Antasari, Century, KPU, dan banyak lagi cerita yang terlalu panjang jika dijabarkan satu per satu.

Namun, intinya, dari sepak terjang SBY ini kita bisa berhipotesa, bahwa –lagi-lagi—Angkatan Darat masih berperan dalam menentukan wajah politik Indonesia.

Wiranto dikawal SBY

 


Memang, data-data yang saya sajikan di atas masih layak dijadikan perdebatan. Sebab, tentunya itu versi saya –yang saya kutipkan dari berbagai macam sumber yang semuanya pilihan saya secara subjektif –kendati sebisa mungkin saya usahakan seobjektif mungkin. Namun, terlepas dari sudut pandang, satu hal yang ingin saya bingkai: bahwa militer, terutama Angkatan Darat, tetap memainkan peran politik yang sangat penting dalam hampir semua proses peralihan kekuasaan di Indonesia.

Soal ini, coba kita cuplik pidato Pramoedya Ananta Toer Pidato pada Peluncuran ulang Media Kerja Budaya,di Aula Perpustakaan Nasional, 14 Juli 1999. Pidato ini berjudul Arti Penting Sejarah.

 ”Pertamakali tentang negara kita adalah negara maritim, terdiri dari belasan ribu pulau, tetapi mengapa diduduki oleh Angkatan Darat? Dari bupati, kadang-kadang sampai kepala desa. Mengapa ini bisa terjadi? Ini adalah kesalahan historis. Kesalahan lain dengan kekeliruan. Kesalahan berasal dari sudah dari otak, kalau keliru itu adalah salah dalam pelaksanaan teknis. Kenapa terjadi kesalahan ini?

” Pertahanan Hindia Belanda itu didasarkan pada pada pertahanan Darat. Dan pertahanan Darat dipertahankan sistemnya pada sekarang ini. Padahal sistem pertahanan Indonesia harus pertahanan laut. Salah satu bukti kelemahan pertahanan Darat untuk negara maritim: Pada tahun 1812, waktu Hindia Belanda dikurung oleh Inggris dari laut, dalam beberapa hari angkat tangan. Waktu diserang oleh Jepang pada 1942, dalam beberapa hari juga angkat tangan. Jadi, kalau itu diteruskan sampai sekarang, itu bukan lagi kekeliruan, tetapi kesalahan. Persoalannya adalah keberanian untuk mengkoreksi kesalahan. Keberanian tidaknya itu terserah kepada angkatan muda yang belum terpakukan pada sebuah sistem.”

Jadi, menurut Pram, ”memercayakan” negeri ini kepada Angkatan Darat adalah sebuah kesalahan. Lazimnya, kesalahan juga akan berakibat pada situasi yang kurang menyenangkan. Lalu, kesalahannya seperti apa? Jika menyimak kisah-kisah peralihan kekuasaan yang melibatkan militer, AD khususnya, seperti yang terpapar di atas, sepertinya kita bisa menilai sendiri ”kesalahan” seperti apa yang dimaksud Pram.

Sejarah mengajarkan kita bahwa ketika militer, Angkatan Darat, bermain politik, yang terjadi adalah suasana penuh intrik, supremasi hukum dicabik-cabik, ujung-ujungnya rakyat yang tercekik. Jauh-jauh hari Bung Karno sadar situsi ini. Sebab itu, ia melarang tentara terjun ke politik. Peralihan kekuasaan yang melibatkan AD selalu tak menyenangkan untuk banyak pihak.

Bukan berarti kita tak bisa memperbaiki keadaan. Cacat sejarah bisa diobati, sejauh kita mau belajar dari jejak-jejaknya. Yang buruk bisa ditampik sejauh kita mau belajar dan berusaha, sebagai makhluk berakal.

Ingat pesan Johann Wolfgang von Goethe, filsuf Jerman itu: ”Orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa tiga ribu tahun, hidup tanpa memanfaatkan akalnya”.

Tentu kita tak mau disebut begitu.

toko-bukubekas.blogspot.com

toko-bukubekas.blogspot.com

 *Dirangkum dari berbagai sumber

Advertisements

2 thoughts on “Derap Politik Para Jenderal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s