Sayangnya, Jokowi adalah Kader Partai

CATATAN ini tak punya kepentingan politik apapun. Hanya ungkapan uneg-uneg saya yang bukan pengamat, apalagi pakar politik, yang merasa eneg dengan fenomena dunia politik partai di Tanah Air akhir-akhir ini.

Jujur saja, saya adalah satu dari sekian puluh –bahkan mungkin ratus—juta orang yang kagum pada Pak Joko Widodo. Sebagai Walikota Surakarta yang mendukung penuh produksi mobil lokal, sebagai Gubernur DKI Jakarta yang bisa menjinakkan PKL Tanah Abang dan Pasar Minggu, merelokasi warga sekitar waduk Pluit tanpa konflik, hingga kenekatannya meneruskan proyek mass rapid transit (MRT) yang ruwet itu, ya, saya akui, saya kagum pada beliau. Berani demi kemaslahatan umat.

Di masa-masa lakon pemerintahan ala Jokowi sebagai pemimpin daerah itu, saya merasa seolah dahaga saya terhadap pemimpin yang benar-benar berbuat, tak menghabiskan waktunya untuk curhat, tak malas untuk bekerja keras, dan membaur, terjawab sudah. Saya juga punya bayangan jika suatu saat nanti Indonesia yang sakitnya makin parah ini bakal diasuhnya menuju kesembuhan ketika ia didaulat sebagai presiden.

            Tapi, nanti, bukan sekarang. Saya memimpikan Jokowi memimpin Indonesia setidaknya tahun 2019 nanti, bukan tahun ini. Saat ini ia sedang mempersiapkan diri menuju sana, dengan mencoba sebisa mungkin mengurai masalah Jakarta dengan bekerja keras hingga periode amanah untuknya selesai 2017 nanti –bahkan mungkin diperpanjang. Tapi, apalah daya, impian saya dibuyarkan oleh keserakahan politik yang sibuk berkompetisi dengan cara-cara instant. Rasa simpati saya pun menipis dan, entahlah, mungkin juga bakal tertepis.

            Saya menghormati Jokowi sebagai seorang pemimpin yang menikmati prosesnya dalam bekerja untuk rakyat. Proses, dan itu perlu waktu. Saya salut dengan keteguhannya menghadapi cercaan di tengah keras usahanya yang masih belum menampakkan hasil signifikan, sebut saja mengatasi banjir dan macet Jakarta (menurut saya, yang bisa mengatasi dua persoalan itu dalam waktu singkat hanyalah Sulaiman As, Sangkuriang, atau Bandung Bondowoso). Dia terus bekerja di tengah makian karena, mungkin, dia tahu dia sedang berbuat untuk rakyat dan itu perlu waktu. Perlu proses. Anjing menggonggong, Jokowi berlalu. Tak bisa simsalabim, cling, lalu semuanya menjadi oke.

            Saya sempat merasa sakit hati ketika ada orang yang mencaci Pak Jokowi. Saya, sebagai orang yang kagum pada pemimpin merakyat sekaligus sebagai sesama orang Jawa yang secara geografis tanah lahir kami tak terpisah jauh. Dia di Surakarta, saya di Madiun. Secara subyektif dan semena-mena saya merasa ada kedekatan dengan beliau.

            Tapi, rasa kagum saya terkikis setelah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi mengeluarkan mandat agar Jokowi nyapres, Jumat 14 Maret 2014 itu. Dan, yang lebih saya sayangkan lagi, Jokowi mengiyakan. Memang, sebagai kader partai dia harus tunduk pada perintah institusi. Pada titik inilah cara pandang saya pada Jokowi berbalik arah: ia ternyata bukan pemimpin. Ia adalah kacung partai politik, sama seperti kacung-kacung lain yang kerapkali membuat kita muak. Kacung-kacung yang maunya serba instant dan melangkahi proses. Padahal, awalnya saya sangat kagum pada Jokowi karena keistiqamahannya menempuhi proses.

Harusnya dari Bawah

Kawan-kawan yang mendukung pencapresan itu berkata, “Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Mau negara dipimpin para calon yang sudah mencuri start kampanye sejak jauh-jauh hari itu?” Sekilas, alasan emosional dukungan untuk Jokowi itu tampak masuk akal. Namun, menurut saya, jika dicermati, ada logika yang terbalik dalam pendapat tersebut.

Masalah Indonesia ini sudah sangat kompleks, di mana masing-masing daerah mempunyai rupa problematika masing-masing. Potensi letupan-letupan itu justru ada di daerah, yang jauh dari jangkauan pusat pemerintahan. Dalam mengatasi masalah tersebut, jalan keluarnya bukan dengan berharap mutlak pada presiden. Tak mungkin presiden mengurusi ‘remeh-temeh’ daerah, karena urusannya jauh lebih banyak. Skalanya makro, bahkan global. Urusan daerah, ya, tanggung jawab kepala daerah, untuk kemudian dikoordinasikan kepada presiden. Presiden hanya koordinator, bukan pencari solusi.

Solusi untuk mengatasi letupan itu adalah memunculkan figur-figur kepala daerah handal, seperti halnya Jokowi (saat ini).

Konsolidasi pembangunan dan perbaikan harapan masyarakat itu semestinya diawali dari bawah, daerah, di mana problematika-problematika bermunculan. Jakarta memang Ibukota negara, tapi, apakah negara mengurusi Jakarta? Tidak! Yang mengurus adalah gubernur sebagai kepala daerah, bukan presiden sebagai kepala negara! Masalah Jakarta ini adalah masalah daerah, bukan masalah negara. Sementara masalah yang terjadi di Jakarta ini berdampak pada situasi nasional. Realistis sajalah. Ini logika induksi, bukan deduksi.

Ingatlah bagaimana SBY ogah mengurusi masalah macet dan banjir Jakarta kala ia mendapat kritik dari utusan negara  sahabat. Ia melemparkan masalah itu pada Jokowi sebagai gubernur. Jika bercontoh pada daerah lain, lihatlah gagapnya presiden mengatasi masalah kabut asap di Pekanbaru, Riau. Makanya, maaf jika kesimpulan saya serampangan, tapi untuk membangun sebuah negara yang bisa diharapkan di sebuah nasion yang sangat plural layaknya Indonesia, bukan langsung dibabat dari atas, tapi pelan-pelan ditata dari bawah; daerah. Generalisasi pemecahan masalah dari pusat akan menimbulkan masalah baru. Ingat zaman Orde Baru, kan?

Peran kepala daerah lebih konkret, sementara presiden hanya bermain di tataran makro, nasional, dan internasional, yang terlalu sibuk untuk mengurusi masalah daerah –kendati sebenarnya sumber utama permasalahan justru ada di daerah. Dia hanya mengoordinasi, bermain wacana, bukan melakukan aksi. Sementara Jokowi, dan kepala daerah lain seperti dia, setidaknya menurut saya hingga tulisan ini terketik, adalah orang yang tak peduli wacana. Mereka hanya tahu bekerja.

Jika daerah-daerah sudah berbenah, menurut saya yang bukan pakar ini, dengan sendirinya situasi nasional juga akan berubah wajah menjadi lebih baik. Umpamakan saja Indonesia ini puzzle. Daerah-daerah adalah kepingannya. Hancur satu saja, Indonesia tidak akan menjadi utuh.  Maka dari itu, perlu menjaga daerah. Perlu konsolidasi antarpemerintah daerah, jika semangat mereka benar-benar menjaga harapan rakyat. Jika benar-benar ada semangat nasionalisme, ketika seluruh kepala daerah akur, siapapun presidennya, Indonesia bakalan makmur.

Dalam logika ini, presidenlah yang bergantung pada pemimpin daerah, bukan sebaliknya. Dengan catatan, jika presidennya benar-benar seorang nasionalis yang peduli pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Presiden bukan penentu kebijakan mutlak yang bisa mengendalikan pemimpin daerah seperti seorang dalang. Yang tahu daerah adalah pimpinan daerah, bukan presiden. Rakyat negeri ini sadar jika yang mereka butuhkan adalah keteladanan, bukan titah. Dan keteladanan, berupa aksi misalnya, hanya memungkinkan dilakukan oleh kepala daerah –jika mengingkat jangkauan kewenangannya.

Jika kebijakan pusat bertentangan dengan daerah, ketika pemimpin daerah itu benar-benar telah dipercaya rakyatnya, maka rakyat akan melawan bersama sang pemimpin. Fenomena Risma di Surabaya contohnya. Rakyat muak dengan wacana regulasi dari pusat. Mereka lebih senang pada aksi nyata. Dan, kekuatan seperti itu ada di daerah, bukan di pusat.

Ingat fenomena kekinian, di mana harapan di daerah-daerah sedang tumbuh. Selain Jokowi di DKI, ada Ridwan Kamil di Bandung, Tri Rismaharini di Surabaya, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, dan banyak kepala daerah lain dari Sabang sampai Papua yang berdedikasi tinggi seperti mereka yang siap bekerja untuk rakyat namun tak tersentuh oleh publikasi media.

Pembunuh Harapan Itu Bernama Parpol

Jokowi sudah mengambil langkah ini. Dia memperbaiki daerah dengan kerja keras. Dia melakukan itu sebagai pemimpin yang mendapat mandat rakyat. Tapi, situasi menjadi lain ketika ia ditempatkan sebagai kader partai. Dia harus tunduk pada titah pimpinan. Dia pun nyapres.

Ketika daerah yang sedang optimis pada pemimpinnya ditinggalkan oleh si pemimpin, tanpa mengesampingkan besarnya peranan Ahok di DKI, rakyat akan kehilangan kepercayaan. Belum beres satu urusan, mengurusi masalah lain. Kesannya lepas tanggung jawab. Kemampuan Jokowi memimpin Surakarta dan Jakarta bukan jaminan ia bisa mengendalikan Indonesia. Blusukan bisa dia terapkan di Solo dan Jakarta, tapi belum tentu Indonesia. Negara ini luas, dan blusukan hanya akan menghabiskan waktu juga terkesan meremehkan peran kepala daerah karena mengambilalih tugasnya!

Sikapnya yang meninggalkan amanah rakyat yang telah memercayainya mengurai masalah Jakarta hingga 2017 mendatang, yang praktis kini baru berjalan dua tahun, belum separuh jalan, akan menjadi bumerang baginya. Apalagi jika mengingat dia meninggalkan Surakarta ketika masih punya utang durasi waktu amanah.

Citra baik yang dibangunnya dengan susah payah akan runtuh. Ia akan membuka ruang seluas-luasnya bagi lawan-lawan politiknya untuk menghabisi dia. Serangan politik itu akan menyerbu pararel dengan permasalahan Indonesia yang sangat kompleks ini. Ingat, jika Jokowi terpilih nanti, ia akan mewarisi masalah yang luar biasa kusut –buah tangan dari pemerintahan sebelum dia. Ekspektasi rakyat padanya terlalu besar, sementara di sisi lain dia akan terus-terusan dirongrong. Pada titik itulah, mungkin, dan semoga saya salah, Jokowi akan habis.

Tapi, apa lacur. Nasi telah menjadi bubur. Jokowi nyapres. Dan, lagi-lagi, kenyataan itu adalah kreasi dari kepentingan politik partai. Pemimpin dan partai, sayangnya, selalu terlibat urusan lingkaran setan. Memang, keterpilihan pemimpin karena kerja partai. Karena itu, wajar jika seorang pemimpin daerah yang berangkat dari partai merasa hutang budi pada institusi dan berkewajiban membalasnya. Di sinilah partai menunjukkan arogansinya.

Partai membuat urusan negara jadi ruwet. Rakyat tambah mumet. Tak ada partai yang memberikan solusi. Mereka hanya berkongsi, berkolusi, ujung-ujungnya korupsi. Kita, rakyat, lagi yang menjadi korban kebiri dari ambisi-ambisi.

Partai politik tak capek-capek mengebiri harapan rakyat. Membunuh mimpi-mimpi kita. Jokowi yang mendulang banyak simpati rakyat itu pun tak berdaya ketika partai memandatkan titah politik padanya sebagai kader.

Begitu keruhnya politik partai itu, hingga seorang Thomas Jefferson pun bernazar: “Jika masuk surga harus melalui partai politik, maka aku memilih untuk tidak masuk surga”.

Ah….

 

@Jokowi4Indo

@Jokowi4Indo

Advertisements

2 thoughts on “Sayangnya, Jokowi adalah Kader Partai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s