Analisis Wacana: Menakar Keseriusan dan Misi Pak SBY

ADA wacana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana peningkatan produksi pangan yang perlu kita tanggapi positif dan optimistis. Namun, tak melulu kita lahap begitu saja optimisme itu. Perlu juga pandangan kritis, sejauh itu untuk membangun kebaikan bersama.

Dalam kunjungannya ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Selasa, 29 Oktober 2013, SBY melemparkan wacana sedang menyusun strategi peningkatan produksi pangan. Jika digambarkan secara ringkas, intinya Pak Presiden terkesan ‘resah’. Berikut ini beritanya, seperti yang saya salin dari Tempo.Co:

———–

SBY Rancang Peningkatan Produksi Pangan

TEMPO.CO, Bukittinggi – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merumuskan rencana aksi peningkatan produksi pangan dalam negeri bersama sejumlah gubernur, menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pejabat tinggi negara, dan pelaku usaha dalam rapat koodinasi di Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi, Selasa, 29 Oktober 2013.

“Saat ini yang paling penting, bagaimana kita sekarang dan ke depan meningkatkan kecukupan dan ketahanan pangan di Tanah Air,” ujar SBY.

Solusinya, dengan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan. Terutama, kata SBY, komoditas strategis, seperti beras, jagung, gula, daging sapi, dan kedelai. “Makanya, kita manfaatkan kesempatan ini, dengan menyusun rencana aksi yang sekaligus kita jalankan,” ujarnya.

Menurut SBY, pada 2007, dengan beberapa gubernur saat itu, sudah ada pencanangan rencana aksi dalam meningkatkan produksi beras. “Sasaran bisa dicapai dan hasil nyata,” ujarnya.

Jadi, kata SBY, peningkatan produksi pangan sangat diperlukan. Sebab, jika harga pangan tak stabil, cenderung terjadi kenaikan harga pangan. Intinya, makin banyak produksi pangan, harga akan stabil. Tapi jika produksi berkurang dan kebutuhan meningkat, harga tak akan stabil. “Ini urusan produksi dan konsumsi,” ujar SBY.

Produksi pangan di tahun-tahun yang lalu disebut mencukupi untuk Indonesia. Sebab, jumlah penduduk masih sedikit dan konsumen komoditas pangan belum banyak. “Sekarang makin banyak jumlah penduduk, permintaan komoditas pangan juga tambah banyak. Itu yang menyebabkan kekurangan. Jika produksinya tak lebih,” ujarnya.

SBY mengaku, tak baik jika negara ini tergantung pada impor. “Jadi, jika ada gejolak pangan. Kita tak harus impor,” ujarnya.

SBY berharap, pada pertemuan di Bukittinggi ini ada putusan dalam bentuk rencana aksi yang akan dikerjakan setahun ini. “Nanti saya juga akan sampaikan ke presiden berikutnya. Agar yang kita rumuskan ini tetap berjalan dan disempurnakan. Sehingga lebih matang,” ujarnya.

———–

Dalam pembukaan berita ini, kita patut mengacung jempol pada Pak Presiden karena kepeduliannya terhadap industri pangan domestik. Kesan yang muncul adalah, dia tampak peduli sekali. Tapi, seperti biasanya, ketika sudah mulai masuk dalam rencana solusi konkret, SBY memilih kata bersayap-sayap. Tidak lugas sama sekali, beda dengan lugasnya dia ketika mengaku dizalimi.

Baiklah, sekarang coba kita analisa pernyataan-pernyataan Pak Presiden itu dengan jurus analisis wacana, mengacu pada apa yang tertulis dalam berita itu, lalu mencari hubungan dialektis antara pernyataan dan fakta kekinian menggunakan rumus dasar tesis-antitesis-sintesis.

Program Yang Hanya Wacana

Pertama-tama, kita kupas maksud pernyataannya; “Saat ini yang paling penting, bagaimana kita sekarang dan ke depan meningkatkan kecukupan dan ketahanan pangan di Tanah Air.” Dalam pernyataan itu ada keterangan waktu ‘saat ini’ untuk menerangkan skala waktu berlakunya subjek dan objek yang dibicarakan. Dengan demikian, sementara kita bisa menyimpulkan, pentingnya produksi pangan itu –setidaknya bagi SBY dalam pernyataannya– baru SAAT INI. Sebelum-sebelumnya, mungkin menurut dia objek tersebut belum begitu penting. Jadi, tak heran jika selama ini Indonesia tergopoh-gopoh mencukupi kebutuhan pangan domestik.

Mungkin, masalah pangan bukan skala prioritas selama dua periode kekuasaannya. Dan, secara tak langsung dan (mungkin) tak sadar, dia juga mengakui itu dalam kalimat: Menurut SBY, pada 2007, dengan beberapa gubernur saat itu, sudah ada pencanangan rencana aksi dalam meningkatkan produksi beras. “Sasaran bisa dicapai dan hasil nyata,” ujarnya. Artinya, kalau memang benar rencana itu sudah diterapkan sejak 2007, dan membandingkan dengan kondisi kekinian, rencana itu tidak pernah diseriusi melalui aksi. Hanya wacana. Akibatnya, ‘hasil nyata’ yang diharapkan tidak, atau mungkin belum, terwujud.

Jika rencana itu diseriusi sejak enam tahun lalu, sepertinya problematika impor kedelai dan kasus suap impor daging sapi itu tak akan ada. Sebab, kita tentu telah berhasil mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

Untuk mengukur keseriusan pemerintahan kini, kita bandingkan saja dengan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) ala Soeharto. Dalam skala waktu satu periode pemerintahan, di masa-masa awalnya Orde Baru berhasil membangun ketahanan pangan. Lima tahun. Sementara peralatan saat itu tentu tak secanggih sekarang dan sumber daya manusia di bidang tersebut tak sebejibun kini. Tapi Orba berhasil merealisasikan program pembangunan pangannya. Terlepas dari dendam politik kita di masa itu, kita harus mengakui bahwa dalam urusan pangan Soeharto bisa dikatakan berhasil.

SBY? Enam tahun berlalu sejak ‘diwacanakan’ pada 2007 hingga kini, kita masih repot impor kedelai dan daging sapi. Padahal, dari sisi peralatan tentu kini jauh lebih canggih daripada zaman Orba. Sumber daya manusia juga jauh lebih melimpah. Sarjana bidang pertanian kini jelas lebih banyak stok dibandingkan zaman Soeharto dulu. Peralatan dan SDM itu adalah ‘modal produksi’ –meminjam istilah Karl Marx. Dengan modal itu, semestinya kita sudah bisa berswasembada jauh lebih cepat dari Orba dulu. Buktinya? Amatilah dan simpulkan sendiri. Sepertinya soal peningkatan produksi pangan itu hanya wacana. Setidaknya jika kita mengukurnya dalam skala waktu sejak Presiden mengaku merencanakannya pada 2007 hingga masa-masa akhir jabatannya kini, di mana ‘hasil nyata’ rencananya itu tak tampak sama sekali.

Lalu, pertanyaannya, apakah wacana yang dilemparkan SBY di Bukittinggi itu akan bernasib sama dengan wacana yang pernah dilemparkannya pada 2007 lalu? Waktulah yang akan menjawabnya.

Penyataan-Pernyataan Bersayap  Pak Presiden

SBY juga mengajukan sebuah klaim dalam salah satu pernyataannya: Produksi pangan di tahun-tahun yang lalu disebut mencukupi untuk Indonesia. Sebab, jumlah penduduk masih sedikit dan konsumen komoditas pangan belum banyak. “Sekarang makin banyak jumlah penduduk, permintaan komoditas pangan juga tambah banyak. Itu yang menyebabkan kekurangan. Jika produksinya tak lebih,” ujarnya.

Saya sebut klaim, sebab, dia menyebut produksi pangan tahun-tahun lalu telah mencukupi Indonesia. Pernyataan ini kontradiktif dengan fakta yang terjadi sekarang ini. Bagaimana kita dikatakan bisa mencukupi pangan sendiri ketika kita masih kerepotan mengimpor kedelai dan daging sapi? Satu lagi bukti ketakseriusan pemerintah dalam hal pengelolaan lahan dan produksi bahan pangan; rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk bidang tersebut hanya 4% dari total APBN. Itu sangat kecil dibandingkan lahan kita yang sangat luas ini…

Berikutnya soal pernyataan SBY yang menyebut “kelebihan jumlah penduduk yang menyebabkan kita kurang pasokan bahan pangan”. Tapi, dalam pernyataannya itu dia tidak menyebutkan angka. Jika memang Pak Presiden peduli terhadap rakyat dan kebutuhan pangannya, setidaknya dia tahu jumlah penduduknya dan berapa produksi pangan domestik, lalu membandingkannya. Dari itu dia baru bisa menyatakan apakah itu cukup atau tidak cukup. Sebagai seorang intelektual, bertitel Doktor lagi, mengeluarkan pernyataan tanpa data konkret itu kecelakaan. Fatal.

Lalu, kenapa dia hanya mengungkapkan data yang ‘bias’? Kemungkinannya ada dua; dia tak paham demografi rakyatnya, berapa jumlah penduduk dan kuantitas produksi pangan negeri yang dipimpinnya –di mana itu berarti dia tak mempedulikan ‘kapal yang dinahkodainya’. Kedua, dia (lagi-lagi) hanya bermaksud melemparkan wacana saja. Soal aksi, nanti dulu. Tanpa menyajikan data konkret, tidak menggambarkan urgensi produksi itu secara nyata, tekanan publik padanya untuk segera mengambil langkah strategis tak kencang-kencang amat. Dia hanya bermaksud menunjukkan bahwa dia ‘peduli’ tapi belum ada maksud ‘beraksi’. Biasalah, khasnya si Babe: pencitraan.

Apalagi dia juga menyatakan; “Nanti saya juga akan sampaikan ke presiden berikutnya. Agar yang kita rumuskan ini tetap berjalan dan disempurnakan. Sehingga lebih matang,” ujarnya.

Di situ, timbul kesan dia belum mau serius menggarap sektor ini. Sebab, periode kekuasannya tinggal beberapa jengkal lagi. Nyaris tak mungkin dia menggarap itu, apalagi dia juga sedang disibukkan kepentingan politiknya jelang hajatan tahun depan. Kalau serius, kenapa tidak dari dulu-dulu? Tanpa Pak Presiden harus turun tangan langsung, kan dia punya anak buah bernama Menteri Pertanian.

Atau bisa juga dimaknai, bahwa dia sedang berusaha meninggalkan kesan bahwa dia memiliki ‘program kerakyatan bagus yang belum selesai’ –kendati kenyataan membuktikan itu hanya wacana kosong. Jika dia berhasil membangun kesan itu, mungkin secara tersirat dia juga sedang berusaha menyatakan; “Pilihlah presiden dari Partai Demokrat karena dialah yang nantinya meneruskan rencana saya yang sangat bagus ini. Dari partai lain tak sebagus program saya.” Dan itu artinya…………. kampanye! 

Memberi Jalan Masuk Seluas-luasnya untuk Asing?

Pernyataan SBY soal peningkatan produksi pangan ini tiba-tiba muncul ketika proyek ‘diam-diam’ pengolahan lahan pertanian oleh sebuah perusahaan China di Subang, Jawa Barat, nyaris dimulai. Kabar yang awalnya tak begitu populer itu telah tersebar secara  diam-diam pula, dan mulai membuat resah publik yang peduli pada kedaulatan agraria kita. Apakah pernyataan Pak Presiden ada hubungannya dengan rencana penerapan ‘neo-feodalisme’ gaya baru itu atau tidak, entah, saya tidak bisa memastikan. Tapi, saya yakin Pak Presiden pasti tahu perihal proyek asing itu. Masa’ investasi Rp20 triliun luput dari perhatiannya? Itu hil yang mustahal, kata almarhum Asmuni.

Dalam berita di atas, SBY juga mewacanakan bahwa produksi pangan itu untuk meminimalisir impor. Sekilas tampak bagus. Tapi, SBY juga tidak menyebutkan dengan lugas jika rencananya itu berkaitan dengan kemandirian produksi pangan dan kedaulatan bangsa. Dia hanya membicarakan ‘peningkatan produksi bahan pangan di dalam negeri’, namun dia tidak menyebutkan siapa saja yang masuk dalam rencananya. Dia hanya menyebutkan sederet stakeholder alias pejabat yang terkait. Soal siapa pelaksananya, dia memilih untuk menyembunyikannya dalam sayap-sayap kalimatnya.

Tanpa bermaksud sok meramal masa depan, jika misi dalam pernyataannya itu ternyata betul untuk ‘mengamanken’ investasi asing itu, suatu saat Pak Presiden akan ‘membenarkan’ perihal investasi asing di bidang pertanian itu. Pembenarnya begini; kita tidak impor karena bahan pangan yang biasa kita datangkan dari luar negeri bisa kita produksi sendiri dengan bantuan ‘negara sahabat’. Jika memang benar demikian metode peningkatan pangan yang dimaksud Pak Presiden, wah, celaka tiga belas. Itu sama artinya beliau mempersilakan perusahaan luar negeri lain selain Liaoning Wufeng Agricultural dan Malaysian Amarak Group untuk mencumbui tanah kita yang subur.

Memang benar kita tidak impor material secara harfiah –yang berarti mendatangkan barang dari luar negeri. Namun, tetap saja itu namanya impor; impor investasi. Dan kesempatan anak negeri (sarjana dan pakar pertanian) untuk mengembangkan diri kian terbatasi. Keuntungan finansial dari produksi pangan itu tetap milik asing. Rakyat kita tetap ditempatkan sebagai konsumen produk-produk asing yang dikelola di dalam negeri. Situasi ini mirip-miriplah dengan sepatu Reebok dan Adidas yang diproduksi di Sidoarjo maupun gitar Fender yang dibikin di Mojokerto. Ketika sampai ke tangan kita, itu sudah made in asing. Intinya; kita tetap tak diberi kesempatan untuk mandiri dan berdaulat.

Saatnya Yang Muda Berbuat

Sekali lagi, ini hanya sebuah analisis sederhana. Mudah-mudahan yang terjadi bukan seperti yang saya gambarkan. Mudah-mudahan saja Pak SBY serius dengan pernyataannya, lepas dari kepentingan partainya. Namun, jika memang yang terjadi ternyata mendekati seperti apa yang saya prediksikan, itu artinya kita orang-orang muda inilah yang harus berbuat. Yang tua sudah terlalu kolot.

Kita bisa menyelamatkan sebagian tanah dan petani kita dengan usaha sekecil apapun. Kita bisa membangun kemandirian dari langkah yang kecil. Misalnya, menggalang dana untuk menyelamatkan sawah dan kebun kita. Atau bersama-sama membangun wacana pentingnya kemandirian pangan dan bahaya neo-feodalisme berangkat dari data-data dan menyajikan solusi, tanpa perlu menghujat. Atau bagaimanapun caranya, saya yakin banyak anak negeri yang cerdas, cerdik, kreatif, dan peduli pada kewibawaan Ibu Pertiwi.

Jika pemerintah kita menyepelekan kemampuan anak negeri di bidang pertanian –dengan lebih mempercayai tenaga dan modal asing– dari lubuk hati yang paling dalam saya memilih untuk lebih percaya pada saudara-saudara kita sendiri. Kita; anak-anak dari sebuah bangsa yang besar!

*Sumber data:
Tempo.co
Liputan6.com

Tofik Pram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s