Jurnalisme Mainstream Menabrak Konstitusi

“Pers disebut pilar ke-4 karena mereka ada untuk menegakkan peraturan dan dengan batas-batas regulasi tertentu. Kebebasan pers itu adalah bebas bertanggung jawab.” Saya sengaja mengutip pesan almarhum  senior saya itu. Dan saya terpaksa nyinyir melihat fenomena jurnalisme kini –terutama di bidang hukum dan kriminal.

Yang paling baru adalah berita tentang adanya sebuah momen yang oleh para jurnalis didefinisikan sebagai “kekerasan fisik yang disengaja” pada mereka, ketika tersangka kasus dugaan suap kasus Pilkada Gunung Mas, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, digelandang dari ruang penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuju tahanan, Kamis (3/10/2013) malam. Wartawan yang meliput momen tersebut menyebut Akil menampar salah satu wartawan yang melontarkan pertanyaan padanya. Dan kabar itu dibesar-besarkan dengan mengemukakan isu “kekerasan pada wartawan”.

Benarkah demikian? Coba kita analisis musabab kenapa momen tersebut sampai bisa terjadi. Kita gunakan logika sehat tanpa emosi. Mungkin ini juga bisa disebut sebagai semacam kritik, syukur jika bisa berfaedah untuk kebaikan bersama. Jika ada yang tak setuju, silahkan. Semua berhak berpendapat.

Hal pertama yang perlu dikupas adalah musabab terjadinya penamparan itu, seperti yang dikutip oleh beberapa portal berita. Katanya, Akil emosi ketika wartawan menyodorinya pertanyaan (apa jenis pertanyaannya, entah, tak terkutip dalam berita-berita itu) hingga akhirnya melayangkan tangan dan mendarat di pipi kiri salah satu wartawan.

Coba kita bersikap adil dan menganalisa kenapa Akil sampai emosi. Sebagai tersangka yang berstatus sebagai pucuk pimpinan lembaga prestisius, berita  tentang penangkapan dan pemeriksaan panjang Akil di kantor Komisi Anti Rasuah itu sudah membuat Akil tertekan. Secara psikilogis dia bermasalah. Depresi. Apalagi ketika disodori pertanyaan yang menyerang, semisal; “Siapkah Bapak dipotong jari?” Itu pertanyaan yang menyudutkan, setidaknya menurut subjektivitas saya. Akil juga manusia yang punya rasa malu ketika dia “termakan” omongan sendiri.

Rasa malu itu hadir melengkapi depresi yang menghajarnya bertubi-tubi. Lalu, terakumulasilah dalam emosi yang harus disalurkan. Bukankah Sigmund Freud menjelaskan dalam psikoanalisanya, bahwa emosi itu adalah energi, dan energi perlu disalurkan? Sebagai manusia, ketika jiwanya tak lagi menampung luapan energi, bukankah satu-satunya jalan harus disalurkan? Tak usahlah jauh-jauh, tanyakan pada diri Anda sendiri, ketika energi Anda terakumulasi sedemikian banyaknya, tentu Anda juga perlu menyalurkannya bukan? Demikianlah yang dialami Akil. Apalagi pertanyaan bertubi itu hadir ketika fisiknya dalam keadaan lelah. Akal sehatnya tak bisa berbicara. Lalu terjadilah momen tersebut.

Dalam hal ini, momen tersebut tidak bisa dikatakan mutlak kekeliruan Akil. Menurut saya, itu adalah respons wajar dari sebuah stimulus –berupa pertanyaan yang mengusik depresinya. Awalnya dia sudah memilih untuk diam, tapi dia terus dicocor pertanyaan oleh wartawan yang mengusik emosinya.

Dalam momen tersebut, saya pribadi melihat para wartawan telah melakukan dua kekeliruan; gagal membaca situasi dan gagal memahami regulasi. Gagal membaca situasi sebab si wartawan tidak bisa membaca kondisi psikologis narasumber.Soal psikologi sudah saya singgung di atas. Soal gagal memahami regulasi, mungkin sebagian wartawan itu lupa membuka Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). Dalam UU No 8/1981 tentang KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa adalah orang yang merdeka, berhak melakukan pembelaan dan dibela.

Tersangka wajib menyampaikan keterangan yang diperlukan kepada PENYIDIK, dan tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan pada selain aparat. Jadi, salahkah Akil bungkam ketika dicocor pertanyaan oleh wartawan? Menurut saya, setidaknya sesuai UU yang masih kita gunakan tersebut, kurang pas jika Akil divonis bersalah dalam hal ini. Sebab, WARTAWAN BUKAN PENYIDIK. Dan salahkah Akil emosi ketika dia dipaksa menjawab pertanyaan ketika dia menggunakan hak diamnya yang dilindungi UU? Silahkan simpulkan sendiri.

Yang jelas, akhirnya yang muncul di berita-berita tersebut adalah pesan tentang sebuah tindakan kekerasan kepada wartawan. Mengancam kebebasan pers. Benarkah demikian? Ah, saya rasa isu itu berlebihan, bukan pada tempatnya.

Menabrak Konstitusi

Belajar dari kasus dugaan kekerasan oleh Akil pada pekerja pers, dan pada kasus-kasus serupa terdahulu, sepertinya ada yang sedikit keliru dalam praktik jurnalisme mainstream di negeri ini.

Kebebasan pers adalah kebebasan yang penuh rasa tanggung jawab. Dia berjalan di atas rel regulasi. Pers, yang oleh Karl Marx disebut sebagai “anjing penjaga” seharusnya memang menjaga. Menjaga ketertiban, agar regulasi yang berjalan di negara tempat pers tersebut hidup terus berada di jalur yang benar. Pers mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pelaksana regulasi, dan “menyalak” ketika ada kekeliruan. Menyalak itu beda dengan menerkam. “Menyalak” itu mengingatkan, mengoreksi, sementara menerkam itu untuk menyerang, bukan merusak. Pers wajib melindungi konstitusi, bukan mengobrak-abriknya.

Jika melihat insiden Akil Mochtar semalam, sepertinya pers sudah lupa pada jalurnya. Mereka menabrak KUHAP dengan memaksa seorang tersangka yang masih punya hak membela diri untuk bicara. Diam itu salah satu bentuk pembelaan diri, ketika kata-kata malah akan menimbulkan multi-interpretasi yang bisa mengacau-balaukan suasana. Namun, wartawan berusaha untuk merampas hak tersangka itu dengan mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan.

Claude Angeli, seorang jurnalis investigasi yang sangat disegani di Prancis, pernah berkata; “Untuk mendapatkan jawaban yang cantik, pilihlah cara dan pertanyaan yang cantik.” Maksudnya, agar seluruh keterangan yang memiliki nilai berita bisa muncul dari narasumber, gunakanlah pendekatan persuasif. Dengan tipsnya itu, Angeli sukses mengomandani sebuah tabloid investigasi nomor wahid yang terbit di Paris, Prancis, bernama Le Canard, tanpa pernah sekalipun mengangkat isu tentang kekerasan pada wartawannya sendiri –yang malah lebih sering diintimidasi dan mengalami tindak kekerasan. Itu karena caranya memang cantik. Dengan cara persuasif, informasi yang muncul lebih komperehensif.

Persuasif jelas beda dengan represif atau pemaksaan. Cara terakhir membuat narasumber merasa tidak nyaman. Bukan keterangan yang muncul, namun luapan emosi. Mungkin seperti itulah yang terjadi dalam insiden Akil dan wartawan. Pertanyaannya bersifat memaksa, dan yang dipaksa emosi. Memaksa, karena si penanya tidak paham (atau malah tidak tahu) regulasi. Akhirnya yang muncul adalah trial by press; pers menjatuhkan vonis, salah satu dosa yang sebenarnya tak terampuni dalam dunia jurnalistik.

Akil dijustifikasi bersalah –setidaknya dalam momen dugaan kekerasan fisik tersebut. Tidak ada wartawan  yang berusaha menanyakan kenapa Akil  melakukan itu –setidaknya pada pengacara atau orang dekatnya. Akil tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Momen tersebut dibangun hanya dari satu sudut pandang. Satu lagi “dosa”  wartawan muncul: mereka abai pada cover both side yang hukumnya wajib. Audiens diajak untuk menggunjing, dan semakin mengutuk Akil sebagai “hakim kotor yang suka mengumbar emosi.”

Jurnalisme mainstream lupa bahwa praduga tak bersalah dilindungi oleh konstitusi kita. Akil Mochtar baru tersangka, belum terpidana. Salah tidaknya dia, pengadilan yang membuktikan, bukan media. Negara ini negara hukum yang bergerak dalam regulasi.

Pengangkatan isu “kekerasan pada wartawan” itu hanya satu contoh kecil tentang bagaimana metode peliputan dan pemilihan sudut pandang yang keliru. Jika Anda bersedia untuk jeli, banyak momen-momen sensitif lain yang disuguhkan pada publik dengan cara serupa. Sebagian besar jurnalisme mainstream kini mungkin lupa, bahwa mereka ada untuk menegakkan objektivitas, bukan menghakimi, bahkan mempermalukan seseorang. Jurnalisme ada untuk menghadirkan solusi, bukan memperkeruh masalah. Karena itulah mereka disebut jurnalis –diambil dari kata “jurnal” yang berarti wacana sehat dan mencerahkan.

Ini miris. Sebab, ketika pers terus menerus berteriak soal penegakan regulasi dan konstitusi, di saat bersamaan mereka justru mengobrak-abriknya. Bahkan secara sadar atau tidak, sebagian besar insan pers sedang mengobrak-abrik aturan main mereka sendiri; abai pada cover both side dan gemar ber-trial by pres-ria.         

Salam

Tofik Pram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s