Menguliti Logika Penyelamatan Century

TULISAN ini saya petikkan dari buah pikir beberapa pakar yang tertuang di berbagai artikel (karena saya tak punya kompetensi di bidang ini sehingga tak pantas melontarkan teori sendiri), dan coba saya jahit sedemikian hingga membentuk sebuah cerita tentang indikasi pembobolan duit negara.

Berawal ketika saya membaca sebuah artikel berjudul “Episode Bank Century dari Ketinggian Seribu Meter” yang dimuat Tempointeraktif.com, Rabu, 16 September 2009, buah pikir Andrian Panggabean, seorang pengamat ekonomi.

Menurut Andrian, proses bailout Bank Century yang menyerap ongkos Rp6,7 triliun itu sangat mengenyakkan. Ini adalah cerita sebuah kecerobohan kebijakan, yang mencoba berkelit dari tanggung jawab dengan mengkambinghitamkan krisis ekonomi.

Problem di bank itu, seperti dilansir banyak media massa, terjadi jauh sebelum November 2008, atau ketika bailout terkucur. Sinyal masalah bukan muncul saat kalah kliring akhir tahun lalu, tapi jauh sejak 2005, atau saat bank itu membeli obligasi berisiko tinggi.

Dan dalam perkembangannya, munculnya kasus dana nasabah Century oleh Antaboga Sekuritas menunjukkan kalau bank itu melakukan pelanggaran lagi. Meminjam istilah Andrian, bagaimana mungkin sebuah bank secara unilateral mengkonversi deposito nasabahnya menjadi berbentuk lain? Mengapa Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal tidak bertindak tegas?

Berangkat dari kecurigaan itu, hanya ada dua kemungkinannya. Pertama, boleh jadi Bapepam dan BI tidak mencium gelagat buruk di bank itu. Bila itu yang terjadi, masalah Century ini karena inkompetensi otoritas keuangan. Lembaga ini sering kebobolan. Tapi, kalau otoritas tahu tapi tidak bertindak, ini terkait governance. Dilihat dari sudut pandang mana pun, Bank Century ini memiliki masalah yang panjang. Kesimpulannya: kemelut Century sebenarnya dapat dihindarkan.

Setelah kesimpulan itu, muncullah pertanyaan kritis selanjutnya,; apakah kegagalan Century itu sistemik? Menurut otoritas keuangan, ya. Tapi kebanyakan masyarakat terpelajar mengatakan sebaliknya. Karena keputusan otoritas keuangan mendadak kontroversial. Ada tiga catatan penting menurut Andrian;

Pertama, kalau membuka koran kuartal keempat 2008, atau saat masalah Century meledak, media banyak mengutip otoritas ekonomi dan keuangan yang menyebutkan perbankan Indonesia kuat, likuiditasnya aman dan normal. Mereka juga begitu optimistis dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009, yang katanya bisa mencapai 6,9%.

Setelah itu maju ke masa 11 bulan berikutnya. Publik terperangah. Ternyata, ketika otoritas keuangan mengatakan situasi perbankan sangat aman, ada orang yang ditangkap polisi dengan tuduhan menyebarkan berita bohong soal situasi perbankan nasional. Saat itu, sebenarnya sedang terjadi kepanikan dalam otoritas keuangan karena Bank Century dan karena ada perpindahan dana antarbank dalam jumlah besar.

Anehnya, otoritas yang sedang panik masih sanggup menjual optimisme pada publik. Kalau menurut istilah Andrian, itu adalah sebuah akrobat spektakuler. Episode ini tidak hanya berdimensi governance, tapi juga berdimensi inkompetensi kebijakan. Sebagian yang lain menilai ini adalah masalah kredibilitas yang serius.

Catatan kedua, lihat kalkulasi Bank Indonesia tentang potensi “beban sistemik” sebesar Rp 30 triliun kalau sampai Century bangkrut. Angka itu kurang kredibel. Belajar dari negara lain, butuh asumsi spesifik untuk bisa menghitung potensi biaya sistemik sebuah krisis perbankan. Sialnya, asumsi seperti itu kerap tak realistis, apa pun dalih teoretisnya. Ini bukan rahasia akademis.

Perhitungan seperti itu adalah akrobat akuntansi. Yang sudah diketahui publik, perhitungan Rp 630 miliar ternyata salah besar. Kita bisa bertanya: bila kasus BLBI senilai Rp 600 triliun, mengapa definisi sistemik tahun 2008 hanya Rp 30 triliun? Sementara skala perbankan (atau dana deposito) saat ini jauh lebih dari ketika perkara BLBI meledak.

Angka ini memunculkan dugaan ada logika kebijakan yang keliru dalam proses pengambilan keputusannya. BI, yang kemudian disetujui Menteri Keuangan, berargumen lebih baik mengeluarkan Rp 630 miliar (atau 4,5% dari dana Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebesar Rp 14 triliun, ketimbang kudu menghadapi kolapsnya belasan bank kecil yang menggantungkan nasib pada Century, dengan kerugian Rp 30 triliun atau 214% dari dana LPS. Kalau sampai Century tutup, dalil pejabat keuangan kala itu, perlu merogoh dana Rp 16 triliun dari APBN untuk menutup kekurangan tombokan.

Tapi publik tak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar. Yang pasti, karena masalah kredibilitas, sulit publik percaya apa pun penjelasan otoritas keuangan.

Catatan ketiga, adalah episode saling lempar tanggung jawab setelah gerojokan bailout itu jadi isu kontroversial. Episode itu hanya menggambarkan betapa otoritas keuangan kurang mafhum dengan definisi “bahaya sistemik” yang dipakainya sendiri. Yang lebih menarik adalah kesan bahwa telah terjadi pelangkahan kewenangan eksekutif oleh otoritas keuangan.

Menteri Keuangan menyatakan Presiden tak terlibat dalam urusan ini. Saat kebijakan diambil Presiden di luar negeri dan menginstruksikan Menteri Keuangan agar berkonsultasi dengan Wakil Presiden– yang ketika itu adalah penanggung jawab lembaga kepresidenan. Ternyata Wakil Presiden malah baru mendapat informasi tentang bailout itu beberapa hari setelah dikucurkan.

Ada tiga masalah pemerintahan serius di sini. Pertama, LPS adalah lembaga independen di bawah Presiden. Kedua, lembaga kepresidenan, yang bos dari LPS, ternyata tidak pernah memberikan otorisasi formal kepada Menteri Keuangan untuk mengaktivasi instrumen dana talangan yang ada di bawah kendalinya. Ketiga, yang lebih gawat, Wakil Presiden ternyata berbeda persepsi tentang kebijakan bailout itu.

Merujuk pada istilah militer, tampaknya telah terjadi insubordinasi terhadap kekuasaan eksekutif (yang dipersonifikasi oleh lembaga kepresidenan). Situasi ini persis tindakan tentara yang mengaktifkan alat tempur strategis tanpa meminta persetujuan panglima.

Publik pun bertanya-tanya: kalau demikian, bolehkah Menteri Keuangan mengklaim keputusannya adalah ”keputusan pemerintah”? Atau malah interpretasi governance dari keputusan bailout itu menjadi “keputusan seorang oknum”?

 

Istilah “Sistemik” yang Bersayap

Dari kecurigaan Andrian, kita masuk dalam analisis Kwik Kian Gie, mantan Menko Ekuin di era Presiden Megawati Soekarno Putri.

Untuk pertama kalinya, Boediono, yang begitu erat keterkaitannya dengan kasus Bank Century dan sekarang wakil presiden, memberikan keterangan usai salat Jumat, 6 November yang lalu. Jelas dia harus membela kalau suntikan dana raksasa untuk bank liliput diperlukan. Ketika itu posisinya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah tokoh kunci bailout sampai bisa terkucur.

Boediono
Boediono

Menurut Boediono, bailout dilakukan untuk menghindari efek domino yang sistemik, bukan untuk menyelamatkan bank. Juga bukan untuk menyelamatkan kepentingan deposan besar. Boediono juga berharap agar publik bisa membedakan antara tindak kejahatan dan tindakan penyelamatan. Penyelamatan bukan untuk kepentingan eksistensi bank-nya, bukan untuk kepentingan deposan besar, tetapi untuk menghindari kerusakan dunia perbankan nasional secara sistemik.

Tapi Boediono tidak mengemukakan data dan fakta dalam pernyataannya itu. Menurut Kwik, ada yang janggal di sini. Yang termuat dalam berbagai media massa dan termuat dalam “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditulis oleh BPK dan ditandatangani 26 September 2009 oleh Suryo Ekawoto Suryadi, Penanggung Jawab Pemeriksaan, ada data dan fakta yang mematahkan dalil Boediono. Antara lain sebagai berikut:

Kelahiran BC yang sarat masalah dibiarkan secara sistemik oleh BI. Bank ini lahir dari merger tiga bank, dua di antaranya Pikko dan Bank CIC, yang Laporan Keuangan Bank-nya dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Merger bank itu diangguki saja oleh otoritas keuangan. Padahal pemegang saham pengendali tidak memenuhi fit and proper test, tapi tetap saja mereka dipertahankan. Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test.

Lalu, beranjak dari situasi yang kurang sehat itu, pada perkembangannya Century benar-benar sakit parah. Bank ini menghadapi kesulitan likuiditas. Bank Century pun mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada BI, 30 Oktober 2008. Besarnya Rp 1 triliun.

Permohonan tersebut diulang pada 3 November 2008. Saat mengajukan permohonan FPJP, posisi rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century, menurut analisis BI, positif 2,35% (per 30 September 2008). Sementara persyaratan untuk memperoleh FPJP, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR sebuah bank minimal 8%. Nah, dengan kondisi itu, Bank Century harusnya tak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan FPJP.

Di tengah situasi itu, tiba-tiba muncul kebijakan yang “aneh”. Secara sistemik, pada 14 November 2008, BI mengubah PBI soal persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% jadi CAR minimal positif, asalkan di atas 0%. Dengan perubahan itu, dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, Century pun secara ajaib memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Sementara, hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan kalau CAR Bank Century pada 31 Oktober 2008 malah sudah negatif 3,53%. Dengan aturan baru pun, atau CAR positif asal di atas 0% pun, seharusnya (lagi-lagi) BC tak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp 469,99 miliar, ternyata tidak aman (secured).

Tapi, di sinilah mendadak muncul kebijakan pemerintah yang “sangat baik hati”. Pada 14 November 2008, BI menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp 689,39 miliar, yang dicairkan tiga kali: pada 14 November 2008 Rp 356,81 miliar, 17 November 2008 Rp 145,26 miliar, dan 18 November 2008 sebesar Rp. 187,32 miliar. Benar-benar istimewa hak bank ini.

 

Digerogoti Pemilik

Setelah “bantuan amal” pemerintah itu turun, secara sistemik Bank Century malah digerogoti oleh pemilik atau manajemennya sendiri. Dan secara sistemik pula, upaya merampok bank sendiri itu dibiarkan saja oleh BI.

Faktanya begini; setelah BC ditempatkan dalam pengawasan khusus, pada 6 November 2008, BI tak mengizinkan penarikan dana dari pihak terkait yang tersimpan dalam Bank Century. Kebijakan ini tertuang dalam PBI No 6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Tapi, toh setelah itu tetap saja ada penarikan dana oleh pihak terkait. Besarannya antara lain Rp 454,898 miliar; USD 2,22 juta; AUD 164,81 ribu; dan SGD 41,28 ribu.

Dan pada 14 November 2008, Robert Tantular memerintahkan Bank Century Cabang Surabaya memindahkan deposito milik salah satu nasabah senilai USD 96 juta dari kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan. Setelah itu, Dewi Tantular (Kepala Divisi Bank Notes) dan Robert Tantular mencairkan deposito senilai USD 18 juta itu pada 15 November 2008. Nah, dana yang dicairkan itu digunakan oleh Dewi Tantular untuk menutupi kekurangan bank notes yang telah digunakan untuk keperluan pribadinya.

Robert Tantular
Robert Tantular

Dewi menjual bank notes ke luar negeri melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dan catatan akuntansi. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh Bank Century dengan dana dari FPJP.

Dan suntikan dana Rp 6,72 triliun kepada Bank Century dinyatakan untuk menghindari kerusakan sistem perbankan Indonesia secara sistemik. Apakah benar begitu? Kwik Kian Gie punya perhitungan sendiri.

Fungsi Bank Century dalam industri perbankan hanya 0,68 % dalam rasio DPB bank/DPK industri. Sementara rasio kredit bank/kredit industri hanya 0,42 %. Maka, Bank Century sama sekali tidak berarti di industri perbankan Tanah Air.

Dengan melihat dari posisinya itu, di mana Bank Century tak punya pengaruh, dalil yang menyebut kebangkrutannya memengaruhi sistem perbankan itu tak berdasar.

Mungkin sangat berarti untuk pihak-pihak tertentu yang menggunakan Bank Century sebagai pencuci uang dan berbagai praktik kotor. Tapi soal kemungkinan itu masih harus dibuktikan oleh laporan final oleh BPK.

Sementara kalau menggunakan aspek psikologis pasar, semua kewajiban pada bank dibayar sepenuhnya dan bank itu dilikuidasi, serta kewajiban kepada deposan lainnya dibayar maksimum Rp 2 miliar per account, sesuai peraturan, menurut Kwik, sama sekali tak akan ada dampak sistemiknya. Nasabah juga bakal tenang, tak sepanik sekarang.

Situasi ini mungkin terjadi karena aktiva antarbank Century 24,28 % sementara pasiva antarbank 19,34 %. Dengan presentase itu, per saldo Bank Century punya tagihan neto sebesar 4,94 % kepada bank-bank lain dalam hubungan inter bank call money market. Maka, kalau Bank Century dilikuidasi, tidak ada bank yang bakalan dirugikan. Yang dirugikan hanya para deposan besar yang uangnya dirampok (istilah Jusuf Kalla) oleh para pemegang sahamnya sendiri.

Sebenarnya, kalau pemerintah dan BI mau mempertimbangkan faktor psikologis, mestinya memperhatikan banyaknya orang yang kehilangan tabungan seumur hidupnya karena ditipu oleh, meminjam istilah Kwik, Antaboga ala Madoff yang sangat terkait dengan Bank Century. Sayang, pemerintah tak peduli sama sekali ketika ada nasabah yang sampai bunuh diri, menangis, akan mati karena tidak mampu membayar biaya pengobatannya. Sungguh terlalu.

Kalau motif pemerintah memang benar-benar demi menyelamatkan bank dan perekonomian nasional, dengan cara menghindari efek domino, seharusnya, menurut Kwik, tindakan pemerintah bisa sebagai berikut:

Semua tagihan dari bank dibayar sepenuhnya, semua tagihan lainnya dibayar sampai jumlah maksimum Rp 2 miliar sesuai peraturan. Setelah itu Bank Century dilikuidasi. Kalau sudah begini, semuanya beres karena tak bakalan ada dampak sistemiknya dalam skala makro. Lalu pertanyaannya, kenapa pemerintah tak mengambil jalan itu?

Pada satu saat yang krusial, Wapres Jusuf Kalla (JK) adalah Presiden ad interim (a.i.) dalam kasus Century ini. Pada 25 November 2008 dia dilapori Gubernur BI Boediono dan Menteri Keuangan merangkap Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati tentang penyuntikan dana ke Century.

Dari pembicaraan itu, JK langsung menyimpulkan, rusaknya Century karena bank itu dirampok pemegang sahamnya sendiri. Maka, JK langsung memvonis penyuntikan dana yang kadung dilakukan salah kaprah. JK malah minta agar Boediono melaporkan kepada Polri dan menangkap pemegang saham Century, yakni Robert Tantular. Tapi Boediono menolak dengan alasan tak punya landasan hukum untuk itu.

Tapi JK tak tinggal diam. Sebagai Presiden a.i., dia langsung memerintahkan Polri agar menangkap Robert dan memprosesnya lebih lanjut. Ternyata, baik Polri maupun Kejaksaan menemukan dasar hukum yang kuat untuk menuntut Robert sampai ke pengadilan.

Nah, dari rangkaian fakta tersebut, mungkin kita bisa mempertanyakan bagaimana Boediono, yang kini wapres, mempertanggungjawabkan kasus itu? Bolehkah Boediono menolak perintah Presiden, walaupun BI independen? Bukankah Gubernur BI yang dipilih DPR adalah calon-calon yang diajukan Presiden? Bukankah kewenangan JK pada 25 November 2008 adalah sebagai Presiden a.i., karena Presiden SBY sedang di luar negeri?

Menurut kronologi yang disampaikan otoritas keuangan, dana untuk Century disuntikkan pada 23 November 2008. Sementara tanggal itu jatuh di hari Minggu. Nah, apakah perbankan beroperasi di hari libur? Bagaimana prosesnya secara teknik perbankan? Apakah penyelamatan itu sedemikian mendesaknya, kalau motifnya penyelamatan perbankan dan perekonomian nasional? Bukankah urgensinya karena deposan besar harus bisa secepatnya menarik uangnya yang tidak dibatasi Rp 2 miliar per rekening?

Sekarang soal Boediono dan “kekhilafannya” selama menjabat sebagai Gubernur BI. Kita coba bandingkan dengan nasib Gubernur BI terdahulu, yang terjerat perkara serupa. Burhanuddin Abdullah ditangkap, diadili, dan divonis 6 tahun penjara karena sebagai Gubernur BI, dia membubuhkan tanda tangannya untuk pencairan dana Rp 100 miliar yang dianggap koruptif. Padahal, satu rupiah pun tidak ada yang dinikmatinya. Tapi dia dianggap gegabah, bodoh, atau solider yang kebablasan.

Burhanuddin Abdullah
Burhanuddin Abdullah

Dan dalam kasus Century ini, di mana ketika terjadi bailout aneh itu Boediono duduk sebagai Gubernur BI –seperti Burhanudin Abdullah ketika kasus BLBI I– apakah ada pilih-pilih sasaran dalam menangani kasus perbankan? Kenapa Burhanudin bisa dipidana karena tanda tangan untuk pencairan dana yang janggal, tapi nasib serupa tak menghampiri Boediono?

Karena, kalau melihat kronologis pencairan dana talangan untuk Century, polanya tak beda-beda amat dengan kasus BLBI I. Malahan duit yang terkucur dalam skandal Century ini jauh lebih bejibun daripada besarnya duit yang menjerat Burhanudin.

 

Apakah Benar Negara Tidak Rugi?

Para pembuat kebijakan bantuan untuk Century punya dalil lain untuk berkelit dari delik perbankan. Menurut mereka, negara tidak dirugikan karena dana talangan untuk Century bukan dari APBN, tetapi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Nah, dalil ini juga agak janggal. Bukankah uang Rp 100 miliar, yang dijadikan landasan untuk menghukum Burhanuddin Abdullah dan kawan-kawannya, juga bukan dari APBN? Sumbernya sama persis dengan sumber bantuan Century sekarang.

Dalam kasus Burhanudin, mengapa pencairan uang yang sudah dipisahkan dari BI untuk dimasukkan ke dalam sebuah yayasan, pelakunya dihukum? Siapa yang dianggap dirugikan? Apakah beda pengucuran bailout dari LPS ke Century dengan kasus yang menimpa Burhanuddin, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Century bebas begitu saja sementara vonis jatuh untuk Burhanudin?

Soal jurus kelit berkelit, Menkeu Sri Mulyani juga punya dalilnya sendiri. Menurut dia, tak peduli apa sebab kerusakan sebuah bank, kalau sudah dianggap berdampak sistemik, ya harus disuntik dana secukupnya. Kendati pun ternyata suntikan dana itu malah dipakai untuk membayar deposan besar agar bisa mendapatkan kembali uangnya utuh setelah dicuri pemegang saham.

Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati

Menurut Anggota DPR Dradjad Wibowo, bank yang kolaps karena dikelola secara sembrono, dan dimanfaatkan pemegang saham secara tidak wajar dan terindikasi penipuan, tak pantas perlu diselamatkan dengan alasan apapun.

Mantan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita juga menyesalkan, kenapa lembaga negara yang seharusnya mengawasi dan mensupervisi perbankan malah saling lempar tanggung jawab ketika kasus Century mencuat. Persoalan ini bukan hanya menyangkut penyelamatan sebuah bank atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis, tetapi kebijakan pengelolaan aset negara.

Lantas, mana yang relevan bagi pengaturan negara? Main pokrol dengan tafsiran harafiah semata, ataukah menafsirkan segala sesuatunya atas dasar substansi dan fakta?

Sementara sebelum Century remuk, ada gagasan agar pemerintah memberikan penjaminan secara penuh (blanket guarantee) kepada semua deposan di Indonesia. Kalau tidak, masyarakat tak percaya lagi kepada bank-bank di Indonesia, di tengah guncangan lembaga keuangan di seluruh dunia akibat krisis finansial di AS akhir 2008 lalu. Usul penjaminan penuh itu datang dari Boediono dan Sri Mulyani. Sebaliknya, JK menentang keras. Akhirnya terjadi kompromi, penjaminan hanya sebatas Rp 2 miliar per rekening.

Benarkah Bukan Domain Presiden?

Di tengah gonjang-ganjing skandal bank kelas teri ini, Mensesneg ketika itu, Hatta Rajasa mengatakan, Presiden tidak mau mencampuri urusan Century karena tidak masuk domain-nya. Nah, ini yang agak aneh. Apa ada urusan sebuah negara yang bukan monarki konstitusional, yang republik, apalagi sistemnya presidensial, seorang presiden tak boleh ikut campur dalam urusan dan persoalan yang ada dalam domain pejabat lain?

Apakah penyelenggaraan negara tak akan chaotic (semrawut) kalau yudikatif, eksekutif, dan legislatif ditafsirkan berpisah secara mutlak total, tanpa adanya bidang-bidang singgungannya?

Ah, entahlah. Saya bukan pengamat ekonomi yang tak bisa menarik kesimpulan dari banyak fakta yang berkelindan di balik gonjang-ganjing perbankan itu.

Saya juga tak bisa menyimpulkan, kendati sedikit curiga, apakah upaya menarik Boediono sebagai cawapres dalam Pilpres lalu –yang sempat menimbulkan ketegangan di dalam koalisi tapi akhirnya benar-benar terpilih – adalah upaya melindunginya dari bidikan delik perbankan (yang entah disengaja atau tidak itu).

Atau apakah upaya ”perlindungan” politik untuk Boediono itu sebagai ongkos balas budi atas jasanya mengutak-atik regulasi perbankan demi sebuah kepentingan yang lebih besar? Atau sebenarnya ancaman sistemik itu benar-benar ada, tapi bukan di dunia perbankan, melainkan sistemik politik? Kita tunggu saja perkembangannya.

Advertisements

One thought on “Menguliti Logika Penyelamatan Century

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s